Semarang, desapedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Camat beserta jajarannya di Kecamatan sejatinya harus menjadi penasehat atau semacam konsultan bagi pemerintah desa, jangan jadi pemukul.

Menurutnya, baik APIP, APH maupun Camat harus maksimal dalam memberikan pengawasan Dana Desa serta pro aktif memberikan bimbingan dalam bentuk pembinaan kepada aparatur pemerintah desa.

Hal tersebut dikemukakan oleh Mendagri Tito saat tampil sebagai narasumber pada Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Semarang, Selasa (18/2).

Selain Mendagri, Raker juga menghadirkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. (Red)