Komisi II DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah

Jakarta, desapedia.id – Ketua Komisi II DPR RI yang juga kader muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan penataan daerah yang mencakup segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Kedua PP ini sudah dalam bentuk rancangan Peraturan pemerintah (RPP).

Hal tersebut diutarakan oleh Ahmad Doli Kurnia dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (28/11) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk segera menyelesaikan RPP penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah atau Desartada. Kedua RPP ini penting untuk segera dirampungkan karena merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegas Ahmad Doli.

Sebagaimana diketahui, secara yuridis, pemekaran daerah sesungguhnya mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemekaran yakni PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah hingga saat ini belum diterbitkan pemerintah.  (Red)