Jakarta, desapedia.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes) melakukan penertiban data desa fiktif setelah munculnya temuan desa fiktif dan desa siluman penerima dana desa di Kabupaten Konawe dan beberapa kabupaten lainnya.
Menanggapi hal tersebut, dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Dr. H. Sindawa Tarang, SH. MH, memberikan tanggapannya.
Sindawa mendesak agar Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian segera menindak tegas para pelaku diberbagai daerah yang memanipulasi data desa sehingga diduga melahirkan desa siluman penerima dana desa yang bersumber dari APBN.
“APDESI pimpinan saya mendesak Pak Mendagri tindak tegas mereka dan serahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) utk diproses”, ungkapnya. (Red)
