Jakarta, desapedia.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) untuk Pembangunan Pusat dan Daerah, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam kegiatan ini digelar Penandatangan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional.
Dalam sambutan pengantarnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen agar transformasi digital pemerintah berjalan seiring dengan penerapan SDI yang lebih komprehensif, agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang lebih mudah, responsif, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Asep Anwar Sadat, Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia atau APDESI Merah Putih turut hadir dan ikut menandatangani Penandatangan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional.
Dalam keterangan persnya, Kepala Desa Cibeber, Purwakarta ini mengatakan, pembangunan nasional yang efektif dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan jika bertumpu pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis negara dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan lintas sektor.
“Dalam konteks ini pemerintah desa memiliki posisi yang sangat fundamental. Desa bukan hanya ujung tombak pelayanan publik, tetapi juga sumber utama data primer, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Data kependudukan, kemiskinan, stunting, UMKM, hingga kondisi sosial ekonomi warga pertama kali diketahui dan dicatat di desa. Tanpa data desa yang kuat, kebijakan pusat dan daerah berisiko kehilangan relevansi dengan realitas di lapangan”, ujar Anwar Sadar.
Ketua Umum APDESI Merah Putih menyatakan keikutsertaan APDESI Merah Putih dalam forum Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah Bersama Bappenas menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan berbasis data, bukan sekadar objek administrasi.
Namun demikian, lanjut Anwar, harus diakui secara jujur bahwa hingga saat ini desa masih sering diposisikan hanya sebagai pengumpul data.
“Desa dibebani berbagai aplikasi dan instrumen pendataan dari banyak sektor, tetapi tidak dilibatkan secara penuh dalam proses validasi dan penetapan data yang kemudian dijadikan dasar kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, tidak jarang kita menyaksikan program dan bantuan yang tidak tepat sasaran, sementara desa justru menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi ketidaksesuaian di lapangan”, ungkapnya.
Anwar Sadat menambahkan, kondisi ini jelas tidak sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia yang mengedepankan akurasi, keterpaduan, dan akuntabilitas.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data, tetapi harus berlanjut pada pengakuan peran dan kewenangan desa dalam siklus kebijakan berbasis data”, jelasnya.
Di sela-sela kegiatan tersebut, Ketua Umum APDESI Merah Putih ingin mendorong beberapa langkah konkret terkait Satu Data Indonesia.
“Pertama, akui dan libatkan pemerintah desa sebagai produsen data resmi negara, bukan hanya pelaksana teknis. Kedua, integrasikan aplikasi dan sistem data, sehingga desa cukup melakukan satu kali input yang dapat dimanfaatkan lintas kementerian dan lembaga”, bebernya.
Ketiga, Anwar Sadat ingin semua pihak memastikan setiap data yang akan dijadikan dasar kebijakan divalidasi bersama pemerintah desa, agar benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Keempat, kembalikan manfaat data ke desa, dalam bentuk program dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan warga.
“Pada prinsipnya, APDESI Merah Putih siap berkolaborasi penuh mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Namun kami menegaskan satu hal penting: desa tidak hanya diminta data, melainkan juga harus diberi peran, kewenangan, dan manfaat nyata dari data tersebut. Dengan demikian, Satu Data Indonesia benar-benar menjadi alat pembangunan yang adil, efektif, dan berpihak pada masyarakat, sekaligus mewujudkan pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa”, tegasnya. (Red)
