Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Dr. Sindawa Tarang yang tampil sebagai salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Kamis (27/2) lalu, mengatakan Apdesi meminta pemerintah pusat untuk memberikan pembekalan kepada Kepala Desa diseluruh Indonesia untuk mencegah maraknya potensi radikalisme dan terorisme diberbagai wilayah di Indonesia.
Menurutnya, Kepala Desa adalah ujung tombak dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dilibatkan secara langsung dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah melalui Kemenko Polhukam disarankan untuk memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan aparatur pemerintahannya.
“Pola – pola kegiatan yang berpaham radikalisme dan terorisme ini seringkali menempatkan desa sebagai basis – basisnya, tempat latihannya. Hal ini terjadi karena banyak Kepala Desa yang kurang memahami dan kurang tanggap dengan cara – cara mereka yang cukup rapi dan canggih. Maka saatnya Kepala Desa harus dibekali agar mampu merespon cepat dan kemampuan mendetksi secara dini jika ada paham radikalisme dan terorisme yang berkembang di desanya, termasuk merespon jika ada gejala munculnya kerajaan – kerajaan yang akan ganggu keutuhan NKRI”, tegas Ketum Apdesi yang biasa disapa Bung ST ini.
Dalam FGD yang bertemakan “Koordinasi Kewaspadaan Nasional” ini juga dhadiri oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). (Red)
