Jakarta, desapedia.id – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) mengundang pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Jumat (31/1) di Gedung Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta.
Dari Komite I DPD RI dihadiri oleh Wakil Ketua, Abdul Kholik (Dapil Prov Jawa Tengah) yang didampingi oleh Jialyka Maharani dari Dapil Provinsi Sumatera Selatan dan H. Amang Syafrudin dari Dapil Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diselenggarakan pada Selasa (28/1) lalu sebagaimana telah diberitakan desapedia.id sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas agenda rencana Ditjen Bina Pemdes Kemendagri mengembangkan program pendidikan kepala desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.
Dihadapan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI serta jajaran eselon II dan III Ditjen Bina Pemdes serta para Tenaga Ahli yang memenuhi ruang pertemuan, Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, Dr. Nata Irawan menjelaskan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes akan menjalankan program pendidikan yang efektif bagi Kepala Desa dan aparatur pemerintahan desa lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
Nata melanjutkan, pendidikan untuk aparatur desa perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek filosofis, psikologis, sosiologis dan politis untuk menemukan proses pembelajaran yang holistik dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa.
“Jenis pendidikan untuk aparatur pemerintahan desa ini nantinya yaitu pendidikan vokasi dan profesi melalui sistem manajerial dengan komposisi 60 persen praktek dan 40 persen materinya berupa teori yang terdiri dari Program Diploma Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Diploma Pemerintahan Desa’, tegas Nata.
Nata menambahkan, penyelenggaraan pendidikan vokasi bagi aparatur desa ini dilakukan melalui integrated system antara Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pemerintah Daerah baik melalui dukungan APBN maupun APBD.
Nata menilai, perlu kolaborasi antara Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan IPDN untuk merumuskan dan menjalankan program pendidikan formal bagi perangkat desa.
“Perlu adanya program pendidikan formal bagi perangkat desa. Kami butuh dukungan politik dari Komite I DPD RI dan Komisi II DPR RI. Pak Mendagri sangat mendukung. Secepatnya saya akan koordinasi dan bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI Pak Doly Kurnia. Kami ingin Kemendagri, Komite I DPD RI dan Komisi II DPR RI sinergi soal penguatan SDM aparatur desa”, tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik mengapresiasi rencana pelaksanaan program pendidikan formal bagi perangkat aparatur pemerintahan desa.
Abdul Kholik menegaskan, Komite I DPD RI akan ikut mengawal perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan bagi peningkatan kapasitas aparatur desa ini. Menurutnya, program ini penting untuk menjamin keberhasilan pemberdayaan desa dan efektifitas pemerintahan desa. Dirinya menekankan agar kurikulum yang nanti akan disusun bersama – sama ini harus memperhatikan dan menghormati kearifan lokal di setiap desa.
“Kami dari DPD RI ini adalah non partai politik, basis pemilih kami jelas warga desa dan aparatur desa. Anggota Komite I DPD RI akan sampaikan program penguatan SDM apratur desa ini saat masa reses di dapilnya masing – masing”, ujar Abdul Kholik. (Red)
