Jakarta, desapedia.id – Kebijakan bidang pendidikan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari Sudarman, pengamat pendidikan dari Universitas Satyagama.

Menurut Sudarman, efek moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) menimbulkan dampak banyak masalah di dunia pendidikan. Misalnya, keberadaan guru honor yang spesifikasinya tidak standar.

“Akibatnya jumlah guru di daerah minim, terpaksa guru honor dipertahankan walaupun tidak kompatibel. Karena kapasitas guru yang tidak kompatibel tentu mutu pendidikan kurang bagus. Belum lagi rata-rata sikap guru yang sikapnya hanya kerja, bukan menjadi motivator,” kata Sudarman kepada Desapedia.id, di Jakarta, Minggu (17/03/2019).

Permasalahan lainnya, lanjut Sudarman, yakni sistem penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN yang tidak sistemik dan sudah lama tidak terevaluasi.

“Contoh kasusnya yaitu salah satu SMA Negeri di Riau. Di sana tenaga PNS cuma 5 orang, selebihnya honor,” ungkapnya.

Sedangkan, dalam kaitan pembinaan karir hanya PNS yang diberikan fasilitas mengikuti pendidikan kekhususan. “Yang honor gak mungkin dapat fasilitas itu, sehingga bagaimana mungkin tenaga honor mampu menjadi guru yang mendorong pembangunan karakter?” ucapnya.

Disisi lain, tambah Sudarman, sekalipun SMA Negeri, tidak pernah diminta untuk mengusulkan program terkait APBN. (Red)