Jakarta, desapedia.id – Pegiat desa di Jawa Tengah, Nugroho hari ini (7/4) mengungkapkan beberapa faktor penyebab lambatnya pencairan dana desa tahap pertama yang seharusnya sudah bisa diterima oleh desa–desa diseluruh indonesia pada bulan Januari 2020 lalu.
Pernyataan Nugroho ini mensikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan penyaluran dana desa tahap pertama baru sebesar 13 persen, padahal dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya untuk penanganan dan pencegahan Covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli.
Nugroho menjelaskan, faktor pertama adalah masih banyak desa yang belum mampu menyelesaikan perencanaan tepat waktu. Seharusnya RKP Desa sudah kelar pada bulan September tahun berjalan dan APBDesa ditetapkan akhir Desember.
Namun demikian, lanjut Nugroho, pada prakteknya banyak desa yang baru menetapkan APBDesa Januari bahkan ada yang Maret.
Faktor kedua, lanjutnya, yaitu Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk mengatur hal–hal yang sama tetapi dengan pertimbangan kebijakan lokal malah kadang terlambat.
Faktor ketiga, yaitu keterlambatan Desa dalam penyusunan perencanaan penganggaran bisa jadi karena belum optimalnya Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan (binwas) desa.
“Di Kecamatan itu karena minimnya SDM yang dapat melaksanakan binwas pada tataran yang komplek, mulai pembinaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban”, tutupnya. (Red)
