Jakarta, desapedia.id – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan mengapa anggaran desa masih saja marak dikorupsi hingga saat ini.
Menurutnya, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang minim transparansi menjadi salah satu pemicu anggaran desa terus saja marak dikorupsi.
“korupsi anggaran desa juga terjadi karena minim pemberdayaan dan pelibatan warga. Maka dibutuhkan jaminan atas ruang aman warga desa ikut mengawasi penggunaan anggaran desa”, jelas Almas.
Almas menilai, biaya tinggi untuk memenangkan Pilkades dalam bentuk politik uang juga turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi anggaran desa.
Faktor lainnya, Almas melanjutkan, yaitu soal tekanan struktur. Hal ini terkait dengan adanya intervensi, potongan atau arahan dari pejabat diatas Kepala Desa seperti Camat, Kepala Dinas dan bahkan Bupati.
Faktor internal seperti apa yang sebenarnya menjadi niat untuk menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa juga ditengarai oleh ICW sebagai penyebab anggaran desa dikorupsi.
“Faktor internal ini juga mencakup soal bagaimana peran BPD sejauh ini mengawasi kinerja Pemerintah Desa”, ujar Almas.
Almas menambahkan, persoalan lainnya yang membuat maraknya korupsi anggaran desa antara lain soal kapasitas kepala desa dan perangkat desa, gaji dan kesejahteraan perangkat desa yang minim serta pengawasan inspektorat daerah tidak efektif dan menyeluruh.
Pernyataan Almas Sjafrina ini disampaikan saat dirinya menjadi salah satu narasumber pada talkshow Kades Iwan atau Kajian Desa bareng Iwan yang ditayangkan langsung oleh TV Desa pada Selasa (10/5) lalu. Pada edisi 42 ini Kades Iwan mengusung tema: “Kades Paling Banyak Korupsi, Tanggung Jawab Siapa?”. (Red)
