Jakarta, desapedia.id – Data kependudukan yang dikelola Dirjen Dukcapil semakin dibutuhkan dan dipercaya berbagai lembaga. Selasa (16/7/2019), sebanyak 14 lembaga industri keuangan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat.
Dengan dilaksanakannya penandatangan perjanjian kerjasama ini, Ditjen Dukcapil sendiri telah bekerja sama dengan 1.227 lembaga pengguna terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.
Presiden Direktur Bank Panin sekaligus perwakilan dari 14 Lembaga industri keuangan, Herwidayatmo mengapresiasi serta mengucapkan terimakasih atas hasil kinerja Ditjen Dukcapil yang menurutnya sangat baik. Ia merasakan manfaat besar dalam hal kelengkapan serta keakuratan data kependudukan yang juga dapat memudahkan dalam melayani nasabah.
“Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama ini mulai dari proses verifikasi identitas nasabah, pembukaan rekening nasabah dan pemberian layanan kredit kepada nasabah, juga bisa lebih mudah mencegah penyalahgunaan identitas palsu dalam hubungan dengan bank yang saat ini terus meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2019).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menuturkan dengan dilaksanakannya penandatangan perjanjian kerja sama ini, menunjukkan bahwa Dukcapil telah membngun data kependudukan yang bisa bermanfaat bagi semua pihak. Zudan ingin merubah paradigma yang awalnya data hanya bisa dimiliki oleh Dukcapil kini bisa dibagikan ke pihak yang membutuhkan.
“Jadi mulai 2013 Dukcapil membangun data kependudukan. Data kependudukan adalag generasi kedua. Generasi pertama outputnya adalah dokumen kependudukan. Pada generasi kedua kita mulai membangun bagaimana agar data itu bisa bermanfaat. Lima tahun ini kami terus mendorong semangat yang tadinya owning (memiliki) dimiliki sendiri menjadi sharing. Jadi dari owning data menuju sharing data. Itu tidak mudah,” jelas Zudan ketika mensosialisasikan pemanfaatan data.
Zudan juga berpesan agar para lembaga terkait yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk menjaga kerahasiaan data karena apabila menyebarluaskan data itu termasuk tindakan pelanggaran Undang-undang Adminduk dan Informasi Teknologi Elektronik (ITE).
“Bapak ibu yang telah mengakses data, data ini tidak boleh dikeluarkan lagi untuk kepentingan yang bukan kita perjanjikan. Rahasia data kependudukan yang nanti bapak ibu akses sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang mengakses,” tutup Zudan. (Red)
