Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Razi memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang akan mentransfer langsung Dana Desa ke rekening desa.
Senator asal Provinsi Aceh ini mengkritik kebijakan tersebut dengan mempertanyakan seperti apa model pengawasan yang akan dilakukan oleh Pemerintah kalau dana desa ditransfer langsung ke rekening desa.
“Saya memahami pengawasan desa itu berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai kecamatan seperti diatur di UU Desa. Tetapi dengan kebijakan dana desa ditransfer langsung ke rekening desa ini, pemerintah harus jelaskan konkretnya seperti apa model pengawasan yang akan dilakukan”, tegasnya.
Fachrul menambahkan, jangan sampai Dana Desa ditransfer langsung ke rekening desa malah menciptakan ruang korupsi baru dikalangan aparatur pemerintah desa.
“Kami minta Kemendes PDTT dan Kemenkeu jelaskan kepada kami di DPD RI sebagai perwakilan daerah terkait kebijakan ini. Jangan sampai perangkat desa terjerat korupsi karena tidak tahu pengelolaannya. Maka harus ada pembinaan. Lalu seperti apa pengawasannya? Pemerintah dan aparat penegak hukum harus jelaskan. Saya sering mendapat keluhan dari kepala desa yang tidak tenang bekerja karena banyak tekanan dari aparat penegak hukum”, tegasnya.
Pada pemberitaan desapedia.id sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan para Kepala Desa dan aparatnya manfaatkan dana desa untuk kemajuan desa, apalagi setelah pemerintah mentransfer anggaran tersebut langsung ke rekening kas desa. (Red)
