Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 kepada DPD RI pada Kamis (22/6/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun mengatakan hasil pemeriksaan atas 28 Pemerintah Daerah (Pemda) menyimpulkan bahwa program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 Pemda dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 Pemda.
“Realisasi BLT Desa pada 410 Pemerintah Desa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp 27,76 miliar”, ungkap Ketua BPK RI.
Ketua BPK RI ini melanjutkan, permasalahan lainnya yang masih perlu mendapat perhatian antara lain: Sebanyak minimal 9.068 dari 40.92 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa pada 1.288 desa tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai sebesar Rp 12,97 miliar.
Bukan hanya itu saja, Isma Yatun juga menyebutkan sebanyak minimal 164.340 Kepala Keluarga pada 541 desa yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal Rp 295,81 miliar.
Atas permasalahan tersebut, Isma Yatun mengatakan BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar melaksanakan pembinaan kepada pemerintahan desa tentang mekanisme pendataan, penetapan, penggantian, pemutakhiran dan publikasi KPM BLT serta melaksanakan pembinaan maupun pendampingan terkait mekanisme dan tahapan penyaluran BLT kepada KPM. (Red)
