26.5 C
Jakarta
Sabtu, 21 Mei 2022
BerandaNasional2 Tahun Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf: Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Belum...

2 Tahun Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf: Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Belum Maksimal

Rekomendasi

Lainnya

    Catatan Redaksi – Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam memperkuat kapasitas perangkat pemerintahan desa dalam dua tahun terakhir ini sesungguhnya belum maksimal.

    Hal tersebut terlihat dari masih maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman perangkat desa soal tata kelola pemerintahan desa.

    Penguatan kapasitas perangkat pemerintahan desa adalah amanat dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dari jajaran pemerintahan diatasnya, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

    Penguatan kapasitas perangkat pemerintahan desa adalah keharusan, karena saat ini semakin banyak berbagai program untuk desa baik dari Kemendes PDTT, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Banyaknya program tersebut sayangnya tidak diikuti oleh program penguatan kapasitas bagi perangkat desa secara berkelanjutan, sehingga target dari program–program tersebut diragukan akan tercapai.

    Misalnya saja, Kemendes PDTT punya program pengentasan kemiskinan ekstrem di desa mencapai 0 persen pada 2024. Hal ini akan sulit tercapai kalau perangkat desanya tidak dibekali oleh pemahaman tentang pelayanan publik, penyusunan APBDes yang pro warga miskin, dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

    Publik sejatinya memaklumi dalam 2 tahun terakhir ini pemerintahan Jokowi–Ma’ruf belum maksimal memperkuat kapasitas perangkat desa lantaran dihantam oleh pandemi Covid–19.

    Namun demikian, untuk tiga tahun kedepan ini Presiden Jokowi harus memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan program penguatan kapasitas pemerintahan desa terutama bagi Perangkat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Tahun 2022 sebaiknya ada lagi program penguatan kapasitas penguatan desa yang didanai oleh APBN dan dikomandoi oleh Kemendagri sampai 2024. Dengan begitu publik akan optimis terhadap pemerintahan Jokowi–Ma’ruf bisa mencapai targetnya dalam membangun dari pinggiran pada 2024 yang akan datang.

    Salam sehat, Pemimpin Redaksi desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno. 

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -
     
    Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia

    Covid-19

    Indonesia
    6,052,100
    Kasus Positif
    Updated on 21 May 2022 - 09:53 WIB 09:53 WIB

    Indeks Berita

    ICW Ungkap Mengapa Anggaran Desa Marak Dikorupsi

    Jakarta, desapedia.id – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan mengapa anggaran desa masih saja marak dikorupsi hingga...

    Berita Terkait