Jakarta, desapedia.id – Ada sebagian orang meragukan manfaat reforma agraria yang dicanangkan Joko Widodo (Jokowi) Mereka umumnya hanya melihat pembagian sertifikat atau lambatnya distribusi tanah. Tetapi bila perhutanan sosial dimasukkan dalam pertimbangan, reforma agraria jelas telah berdampak positif pada pemerataan akses lahan.
Hal itu diungkapkan Gatot Guntur Bimo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Poros Jokowi untuk Desa (Pojok Desa), dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (16/2/2018).
“Hingga akhir 2018, pemerintahan Jokowi telah bagikan akses lahan, lewat perhutanan sosial sebanyak 2,5 juta ha. Akses tanah selama 35 tahun itu, jelas dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar hutan. Hampir 600 ribu keluarga merasa tenang bertani, karena ada jaminan legal,” ujar Gatot.
Lebih lanjut dia mengatakan, periode izin yang panjang itu ( lebih panjang dari HGU yang 30 tahun), membuat petani berani investasi untuk tanaman jangka panjang : kopi, coklat, manggis, juga tambak udang dan kepiting.
Sertifikat Perhutanan Sosial juga dapat dijadikan agunan, untuk petani mengajukan kredit bank. Ini sangat membantu petani yang umumnya cekak modal untuk menanam tumbuhan jangka panjang. Fleksibilitas perbankan untuk petani membayar setelah panen, sangat mendukung keberhasilan program perhutanan sosial. Sebab kunci suksesnya pemerataan ini, bukan hanya akses lahan yang dibuka legal, tetapi juga pendampingan produksi dan pemasaran.
Perhutanan sosial adalah contoh kebijakan Jokowi yang tepat, berdampak pada pemerataan akses lahan dan ekonomi warga sekitar hutan. Bila pada waktu dipilih menjadi presiden pada 2014, komposisi penguasaan lahan oleh swasta : warga adalah 88 : 12, nanti saat 12,7 juta ha perhutanan sosial dibagikan, komposisi itu menjadi 59:41. Ketimpangan dikurangi dengan signifikan.
“Pojok Desa mengapresasi capaian Jokowi dalam pemerataan akses lahan pada periode pertama pemerintahannya. Kami mendukung supaya program ini dipercepat dan distribusi akses lahan diselesaikan. Karena ini menjadi landasan untuk perubahan ekonomi yang penting di desa-desa sekitar hutan. Ini akan menjadi modal yang kuat untuk peningkatan kesejahteraan jutaan warga tepi dan dalam hutan,” jelas Gatot.
Dia menambahkan, “Sembari warga merawat hutan terdekat mereka. Tak ada yang menjaga hutan dengan lebih baik, dibanding warga desa hutan yang sejahtera.” (Red)
