Jakarta, desapedia.id – Istilah Dilan atau digital dan melayani semakin populer sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempopulerkan untuk pertama kalinya saat debat calon presiden (Capres) ke-4 pada medio akhir Maret lalu.
Ketika itu, Jokowi memaparkan ada tiga hal dalam mewujudkan pemerintahan di semua tingkatan untuk menjadi Dilan atau digital melayani.
Pertama, Jokowi menyebut diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur. Keempat, diperlukan reformasi tata kelola.
Lalu seperti apa mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berbasis Dilan atau digital melayani ?
Dua tahun sebelum Jokowi mencetuskan soal digital dan melayani, Desa Lamuhu di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, telah mengembangkan Command Center berbasis Android.
Command Center mengatur pelayanan respons cepat pemerintah yang berbasis Android. Di Desa Lamahu sendiri lebih mengembangkan konsep Command Center dalam spektrum pedesaan. Konsep desa digital di Desa Lamuhu ini merupakan yang pertama di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan desa.
Lalu di Provinsi Jawa Barat, program desa digital dimulai dari Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dan akan dikembangkan ke 5.300 desa lainnya di seluruh Jabar. Bahkan, Desa Puntang menjadi desa percontohan nasional perubahan dari manual ke digital.
Konsep pelayanan publik berbasis digital terus berkembang. Desa Duda Timur di Kabupaten Karangasem, Bali juga mengembangkan aplikasi Smart Desa untuk peningkatan pelayanan publik warga desanya.
Perbekel (Kepala Desa) Duda Timur, I Gede Pawana mengatakan konsep Dilan atau digital melayani merupakan upaya Jokowi untuk terus mendorong semua pemerintahan termasuk pemerintah desa yang mengikuti perkembangan zaman dalam konsep pelayanan publik yang berbasis teknologi.
“Kami di desa berusaha membangun piranti -piranti dan aplikasi untuk mendukung desa digital. Salah satunya yang sudah saya sudah buat adalah aplikasi yang kami sebut Smart Desa,” katanya kepada Desapedia.id, belum lama ini.
Kepala desa yang sehari-hari disapa Guru Gede ini mengatakan, Smart Desa mengakomodir semua kepentingan warga Desa Duda Timur. Di aplikasi ini tercatat data penduduk, sistem pelayanan, berita desa dan berita masyarakat.
“Kami siapkan semua itu di desa Duda Timur. Kami juga sudah mendapatkan 5 rekor muri dengan aplikasi Smart Desa. Kami mendapat penghargaan dari Menteri Desa tentang terobosan Desa Duda Timur yang menggunakan desa berbasis digital. Untuk keperluan surat yang mendadak misalnya, warga dapat melacaknya melalui online. Tinggal searching suratnya, nanti tertandatangani dengan barcode,” terangnya.
Gede Pawana berharap kedepan seluruh desa di Indonesia harus berbasis digital. “Kami telah mengambil langkah cepat melakukan digitalisasi dalam tata kelola pemerintah desa. Dan saat ini, kami menyiapkan juga menu Indonesia One di aplikasi Smart Desa. Jadi nantinya bisa terhubung dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan 74 ribuan desa,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, Indonesia One dapat digunakan oleh siapapun dan dapat diakses oleh desa-desa lainnya. “Mudah-mudahan dapat persetujuan dari pemerintah agar aplikasi smart desa ini bisa digunakan diseluruh indonesia,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri berpendapat, sistem digital dan melayani yang pertama-tama harus diperkuat adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sudah saatnya semua perangkat desa harus di beri pengetahuan tentang desa digital. Kami pasti mendukung program pemerintah sepanjang menguntungkan masyarakat. Jangan program ini hanya menjadi isu politik saja, kami berharap betul-betul terealisasi,” tegasnya. (Red)
