Jakarta, desapedia.id – Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Kalimantan Timur, Musmuliadi, menyambut baik soal penyederhanaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk Dana Desa.

Sebagai informasi, saat ini, Kementerian Keuangan sedang menyusun skema laporan pertanggungjawaban yang lebih sederhana untuk Dana Desa. Meski skema pelaporan tersebut dibuat ringkas, namun tetap mencerminkan tata kelola yang baik.

“Sangat bagus, dan ini terobosan yang sangat diharapkan,” kata Musmuliadi saat dihubungi desapedia.id, di Jakarta, Jum’at (13/9/2019).

Selain itu, kata Musmuliadi, pihaknya juga telah mengusulkan agar tahapan penyaluran Dana Desa dikurangi, dari tiga tahap menjadi dua tahap.

“Dan yang terpenting, penggunaan besaran anggaran diserahkan kepada pihak desa untuk mengunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Jadi, tidak dibatasi prosentasenya, namun tetap mekanisme keputusannya melalui musdes (musyawarah desa),” paparnya.

Di samping itu, Musmuliadi meminta pemerintah pusat untuk melanjutkan program pendampingan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

“Kalau perlu wajib dianggarkan biayanya. Kebetulan saya mantan kepala desa dua priode, dan saya sudah melakukan agar pendidikan aparatur desa dapat meningkat dari pendidikan yang lulusan SMA harus [sarjana] S1, yang S1 harus ke S2, dan S2 harus S3,” ucapnya.

Sedangkan terkait pendampingan desa, dia mengusulkan agar mekanisme perekrutannya harus selektif dan profesional. “Kemampuannya juga harus mumpuni di atas orang-orang (kades dan perangkatnya) yang mau didampingi, jangan sebaliknya,” pungkas Musmuliadi. (Red)