Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa sebanyak 85 persen masyarakat Indonesia puas dengan program Dana Desa.
Hal tersebut dikatakan usai menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 di Ecovention Ocean Ecopark Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, belum lama ini.
“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dana Desa cukup tinggi. Kita lihat surveinya, bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa 85 persen. Salah satu tertinggi di kabinet,” ungkap Eko.
Dia menambahkan, Dana Desa sejak tahun 2015-2018 telah berhasil membangun sepanjang 191.600 Kilometer jalan desa. Jika dipukul rata, maka setiap desa telah berhasil membangun sepanjang 2,5 Kilometer jalan desa per empat tahun terakhir, atau sepanjang 625 Meter per tahunnya.
“191 ribu kilometer jalan desa kalau dibagi rata ke seluruh desa yang jumlahnya 74.957 desa, rata-rata desa membangun 2,5 Kilometer per empat tahun. Jadi per tahun kurang lebih 625 Meter. Jadi orang desa membangun 625 meter itu gampang sebenarnya,” jelasnya.
Tak hanya jalan desa, menurutnya, Dana Desa juga telah membangun ribuan infrastruktur dasar lainnya seperti MCK, Polindes, Posyandu, Jembatan, irigasi, PAUD, dan sebagainya.
Di samping itu, menurut Eko, tata kelola Dana Desa setiap tahun juga terus mengalami peningkatan. “Sejak tahun 2015 Dana Desa (serapannya) naik terus. Tahun 2015 penyerapannya 82 persen, tahun 2016 naik menjadi 97 persen, kemudian 2018 naik lagi menjadi 98 persen, dan tahun lalu penyerapannya 99 persen. Ini menunjukkan bahwa tata kelolanya baik,” terangnya.
Meski demikian ia mengatakan, proses pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan prosedur cukup ketat. Untuk pencairan misalnya, disalurkan melalui tiga tahap dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.
“Kan (pencairan Dana Desa) dilakukan tiga tahap. Kalau sudah cair tahap pertama, tahapan berikutnya tidak akan cair kalau tahapan sebelumnya belum dilaporkan,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, pengawasan Dana Desa juga dilakukan ketat dengan melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga/kementerian terkait, dan Satgas Dana Desa. Selain itu, masyarakat juga antusias turut mengawasi Dana Desa.
“Nah media massa ini paling penting. Karena informasi-informasi dari media ini, masyarakat jadi tahu Dana Desa, dan secara otomatis mereka ikut mengawasi,” ujarnya.
Senada dengan penjelasan Mendes, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Banten, Surta Wijaya, mengatakan bahwa Dana Desa yg digelontorkan oleh pemerintahan Joko Widodo sangat terasa manfaatnya, dan dirasakan oleh warga masyarakat di pedesaan seluruh Indonesia.
“Terutama sih dalam percepatan sarana prasarana pembangunan jalan di pedesaan ya. Hal itu sangat dirasakan oleh masyarakat, dan Pak Presiden sangat concern dalam hal Dana Desa untuk meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di desa-desa,” ujar Surta yang juga menjabat Kepala Desa Babakan Asem Teluknaga, Kabupaten Tangerang ini.
Namun demikian, Surta berharap anggaran Dana Desa tahun ini dan seterusnya, dapat terus ditingkatkan nominalnya. Selain itu, dia berharap, peruntukan Dana Desa bukan hanya sebatas untuk pembangunan saja, tetapi bisa juga digunakan untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan kepala desa.
“Pak Jokowi sudah berjanji waktu di Gelora Bung Karno sebulan yang lalu untuk menaikan siltap kami. Selaku kepala desa, perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat desa harus berterimakasih kepada pemerintahan yg sekarang, terutama kepada Pak Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi,” ungkap Surta. (Red)
