Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akan mengkaji untuk menganggarkan Dana Kecamatan sebesar Rp100 juta untuk setiap kecamatan di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) Camat di Jakarta, pekan lalu.
Padahal, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Mendagri, Tjahjo Kumolo saat Rakornas tersebut, Kementerian Keuangan sudah memberikan dana operasional untuk kecamatan melalui pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan camat dalam rangka pelaksanaan tugas yang tertuang di APBN. Dana itu ditugaskan ke bupati untuk kemudian dilaksanakan oleh camat.
Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pinan, mengatakan, camat dan aparatur kecamatan di wilayahnya selama ini sudah sangat proaktif.
Pinan yang juga Kepala Desa Cangklong, meminta agar pengawasan diimbangi pembinaan. “Kalau diawasi ya sebaiknya sekalian dibantu, dibina untuk membuat pelaporan Dana Desa, menyusun rencana anggaran dan biaya (RAB) dan membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban). Kami butuh ini semua. Mohon pemerintah utamakan pembinaan,” ungkap Pinan kepada Desapedia.id, Senin (25/3/2019).
“Saya ini sudah 11 tahun menjabat kepala desa, dan fokus tingkatkan kesejahteraan rakyat saya. Tapi tetap saja masih banyak yang belum bisa saya pahami, karena aturannya terlalu banyak,” sambungnya.
Pinan menambahkan, pengawasan dan pembinaan camat kepada desa selama ini baik dan proaktif. Desa-desa di Kecamatan Kosambi, lanjut Pinan, rutin melakukan ekspos publik realisasi Dana Desa. “Camat Kosambi juga mengedepankan pembinaan dan pengawasan kegiatan di setiap desa,” tutup Pinan. (Red)
