Lewati ke konten
Idul Fitri Almalik Pababari Idul Fitri Almalik Pababari

Ketua Apdesi Bengkulu Komentari Pernyataan Jokowi Soal Dana Desa Saat Debat Capres

Ketua Apdesi Bengkulu Komentari Pernyataan Jokowi Soal Dana Desa Saat Debat Capres - Desapedia

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri (dok)

Jakarta, desapedia.id – Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Debat Capres Kedua 2019, Minggu (17/2/2019) malam, menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah sudah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp187 triliun yang bersumber dari APBN.

Dari dana tersebut, telah dibangun 191.000 kilometer jalan desa yang telah menjadi jalan produksi dan sangat bermanfaat bagi para petani. Selain itu, Jokowi menambahkan, dari Dana Desa juga telah terbangun 58.000 unit irigasi.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri menanggapi pemaparan Jokowi tersebut. Menurutnya, desa-desa di Provinsi Bengkulu telah merasakan manfaat dari Dana Desa selama 4 tahun terakhir ini.

“Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sudah cukup. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Dana Desa harus diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi hilir,” ujar Juniaheri saat dihubungi desapedia.id, di Jakarta, Senin (18/2/2019)

Dia menambahkan, dalam konteks di Bengkulu, perlu di ketahui bahwa harga komoditi karet saat ini sudah sangat rendah.

“Kami Apdesi Bengkulu meminta komoditi karet ini dikembangkan dan dikelola di desa-desa, kemudian upayakan juga akses pasarnya. Bukan hanya karet saja ya, ada sawit juga. Kalau infrastruktur skala desa itu sudah cukuplah,” ujarnya.

Juniaheri berharap dari kontestasi Pilpres 2019 ini melahirkan presiden atau pemimpin nasional yang peduli terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami lihat soal ini, sekarang belum skala prioritas. Artinya, siapapun presiden yang terpilih harus memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan penghasilan para kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa,” tutup Juniaheri (Red)

Scroll To Top