Jakarta, desapedia.id – Kementerian Keuangan masih mempertanyakan efektivitas Dana Desa yang telah digelontorkan dari tahun ke tahun.
Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (27/5/2019), Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menjelaskan, saat ini Dana Desa sudah Rp826 triliun, tapi tidak sebanding dengan perbaikan daerah.
Menurutnya, dengan peningkatan ini angka kemiskinan mestinya makin berkurang tetapi tampaknya masih butuh tenaga khusus dari Kementerian Keuangan.
Alumnus FE UGM ini mengatakan, angka tersebut adalah 1/3 dari total APBN. “Dana Desa itu juga bersifat terpisah dari pemerintah pusat. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa dikapitalisasi supaya aset meningkat dan utang secara agregat mengalami penurunan,” ujar Mardiasmo.
Dia berharap Dana Desa bisa digunakan sesuai dengan mandat pemerintah, yaitu harus digunakan untuk pelayanan publik di antaranya infrastruktur sebesar 25 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan anggaran desa 10 persen dari total anggaran yang didapat.
Sayangnya, lanjut Mardiasmo, sebanyak 146 daerah belum memenuhi kewajiban anggaran untuk pendidikan, 64 daerah belum menggunakan kewajiban belanja kesehatan, 289 daerah belum melaksanakan kewajiban belanja untuk infrastruktur, dan 83 daerah belum memenuhi ketentuan anggaran desa.
Mardiasmo meminta perlunya segera ada perbaikan, mengingat Fokus kebijakan di 2020 adalah meningkatkan akses pelayanan dasar publik, minimal kesehatan dan pendidikan, mendukung penguatan infrastruktur dan akses ke daerah 3T–tertinggal, terdepan, terluar. (Red)
