Jakarta, desapedia.id – Usai sudah perhelatan akbar Pemilu serentak 2019 yang telah menyita waktu dan perhatian publik seantero Indonesia. Kini publik tinggal menunggu hasil perhitungan suara yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang.
Ditengah hiruk pikuk pemilu tersebut, bertepatan juga dengan pencairan Dana Desa tahap pertama. Ada beberapa desa yang masih sangat minim dalam pencairan Dana Desa, lantaran kepala desa dan perangkat desanya terfokus pada penyelenggaraan pemilu yang lalu.
Namun demikian, banyak juga desa-desa yang telah melakukan pencairan Dana Desa tahap pertama tanpa terkendala disaat kepala desa dan perangkatnya sedang fokus menjaga pelaksanaan pemilu agar lancar, aman dan damai.
Di Kabupaten Aceh Barat, jumlah desa yang sudah merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019 masih sangat minim. Akibatnya, Dana Desa yang sudah ditransfer dari pusat ke kas Pemkab Aceh Barat hingga kini belum dapat diteruskan ke rekening masing-masing desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Barat, Jufri SH, mengakui, dari 322 desa tersebar di 12 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, jumlah desa yang sudah menuntaskan penyusunan APBG 2019 masih sangat sedikit. “Baru ada dua desa yang sudah tuntas APBG 2019 yakni satu desa di Kecamatan Arongan Lambalek dan satu desa lagi di Woyla Timur,” kata Jufri, baru-baru ini.
Menurutnya, penyebab banyak desa yang belum menuntaskan APBG diduga karena mereka dalam beberapa pekan ini lebih memfokuskan pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Berbeda yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang juga Kepala Desa Penumangan Baru, Wirdani, mengatakan, Dana Desa tahap pertama sebesar 20 persen di desanya sudah cair. “Di desa saya, Dana Desa tahap pertama sudah dilaksanakan pengerjaan kegiatannya sesuai dengan APBDes,” ujarnya.
Wirdani menambahkan, desa-desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah hampir 50 persen Dana Desa tahap pertamanya sudah cair.
“Kendala kami di Kabupaten Tulang Bawang Barat bukan karena pemilu kok, ada beberapa desa yang memang belum bisa memenuhi syarat-syarat pencairan Dana Desa tahap pertama sesuai dengan ketentuan yang ada. Diantaranya RKP, APBDes, peraturan-peraturan desanya, keputusan-keputusan kepala desanya, berita acaranya baik dari aparatur desa maupun BPD, belum ada keputusan BPD, dan rencana penggunaan Dana Desa,” lanjut Wirdani.
Sementara itu, dalam wawancaranya dengan Desapedia.id, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah Mokoginta menjelaskan, APBDes di desa-desa di Sulawesi Utara rata-rata sudah rampung semua. “Kami tinggal menunggu proses verifikasi kok,” ujarnya.
Badriyah melanjutkan, sebagian atau 50 persen desa-desa di Sulawesi Utara juga telah mencairkan Dana Desa tahap pertama. “Di Sulut sejauh ini tidak ada kendala. Semua berjalan sesuai jadwal,” kata Badriyah yang juga Kepala Desa (Sangadi) Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulut.
Hal berbeda juga terjadi di Provinsi Papua. Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Papua Petrus Rumere, pada umumnya desa-desa yang ada di 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua, belum mencairkan Dana Desa tahap pertamanya.
Alasannya, lanjut Petrus, dikuatirkan Dana Desa tersebut akan dijadikan dana kampanye oleh para kepala kampung (kades) untuk memenangkan figur idolanya.
“Tapi setelah pemilu dilaksanakan, maka Dana Desa sudah dapat dicairkan sesuai syarat dan ketentuan yg berlaku,” terang Petrus yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Desa Orwer, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. (Red)
