Jakarta, desapedia.id – Pengembangan desa wisata dinilai akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama kementerian terkait lainnya mengadakan rapat terkait strategi pengembangan desa wisata, di Jakarta, baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Pariwisata.
Menurut Sonny, pembangunan desa harus memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan desa dan daerah sekitar. Dengan adanya Dana Desa, bukan berarti desa dengan serta-merta dapat langsung menggunakan Dana Desa untuk pengembangan desa menjadi desa wisata. Tapi, penggunaan Dana Desa hanya dapat digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah Desa (Musdes).
Selain itu, Dana Desa tidak boleh diintervensi penggunaannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau sistem top-down melainkan bottom-up, dan ini sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran.
“Dalam pengembangan Desa wisata diperlukan kriteria yang jelas dan telah disepakati bersama oleh Kementerian/Lembaga serta dibutuhkan buku pedoman yang user-friendly, dimana buku pedoman dimaksud harus mudah dipahami dan mudah di implementasikan,” terang Sonny dalam keterangan tertulisnya.
Untuk itu, Kemenko PMK mendorong draft buku pedoman pengembangan desa wisata yang sudah ada untuk dapat disederhanakan lagi dan segera diselesaikan bersama dengan para eselon II lintas Kementerian/Lembaga terkait selama 14 hari ke depan untuk kemudian dapat disosialisasikan dan dibagikan pada saat acara rapat koordinasi pengembangan desa yang akan diinisiasi oleh Kemendes PDTT pada pertengahan bulan Oktober mendatang.
Di samping itu, Kementerian Pariwisata diminta untuk menyusun skema intensif bagi desa yang mampu mengembangkan potensi desanya melalui pengembangan desa wisata dengan baik dan tetap mengedepankan cita rasa, karakter dan kearifan lokal di desa. Sejalan dengan pengembangan desa wisata dimana Kemendes PDTT telah meluncurkan 100 Desa wisata dengan harapan ini akan menjadi cikal bakal dan dapat direplikasikan dan dikembangkan oleh desa lainnya dengan fesa yang memiliki potensi yang serupa. “Amati, tiru, modifikasi,” ujar Sonny.
“Perlu adanya pengembangan desa wisata pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa di wilayah perbatasan,” imbuh Sonny. (Red)
