Jakarta, desapedia.id – Akhir – akhir ini marak terjadi pemecatan perangkat pemerintah desa oleh Kepala Desa secara sepihak. Seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Cirebon, Pekalongan dan Halmahera Timur.
Berbagai kasus tersebut mendapat reaksi keras dan kecaman dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE.
Widhi mengaku sangat prihatin dengan masih banyaknya perangkat desa yang di berhentikan oleh Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.
“Kita ingin adanya pengawasan melekat terhadap hal tersebut dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kami minta Kemendagri bertindak”, tegasnya.
Widhi menambahkan, dari kasus ini PPDI sesungguhnya mendapat pelajaran berharga, yaitu soal pentingnya penguatan sistem pemerintahan desa.
“Telah terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sudah saatnya aparatur pemerintah desa diberikan kepastian keprofesian. Aparatur pemerintah desa itu terdiri dari kesekretariatan, kewilayahan dan pelaksana teknis. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekdes yang statusnya PNS, kemudian perangkat yang lain tanpa status yang jelas. Padahal perangkat desa juga bagian dari aparatur pemerintah”, pungkasnya. (Red)
