26.7 C
Jakarta
Kamis, 29 September 2022
BerandaDaerahReses di Dapil, Fernando Sinaga Dialog dengan Pemdes dan...

Reses di Dapil, Fernando Sinaga Dialog dengan Pemdes dan Hadiri Deklarasi Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau

Rekomendasi

Lainnya

    Malinau, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga menggelar kegiatan dengar pendapat masyarakat dengan puluhan Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa yang ada di Kabupaten Malinau pada Rabu (24/2) lalu.

    Kegiatan yang digelar di Gedung Pemerintah Kabupaten Malinau dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMPD Malinau, Padan Impung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus ini mengusung tema “Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.

    Fernando Sinaga menjelaskan, Ada beberapa isu penting yang dibahas pada dialog dengar pendapat ini yang sangat relevan dengan evaluasi dan pelaksanaan UU Desa selama ini.

    “Saya ingin menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan desa yang hadir saat ini tentang pelaksanaan UU Desa. Sejauh ini kami sudah mengidentifikasi beberapa urgensi permasalahan UU Desa, antara lain mengenai kedudukan desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, BUMDes dan pembinaan serta Pengawasan desa”, ungkap Fernando.

    Dalam sambutan pengantarnya, Fernando juga mengungkapkan keinginannya melihat sejauh mana pelaksanaan SDGs Desa atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di desa–desa di Kaltara khususnya di Kabupaten Malinau.

    Pemerintah melalui Kemendes PDTT yang juga menjadi mitra saya di Komite I DPD RI sudah punya program mentransformasikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) dibawah naungan BUMDesma atau BUMDes bersama. Ini program yang sangat bagus, kami dari parlemen akan terus melakukan pengawasan program ini khususnya di Kaltara”, ujar anggota Badan Pengkajian MPR RI ini.

    Dalam dialog tersebut, sejumlah Kepala Desa, Kepala BPD dan perangkat pemerintah desa banyak memberikan aspirasi tentang regulasi desa yang seringkali berubah–ubah, mendesak agar porsi pembinaan lebih besar ketimbang pengawasan, jumlah dana desa yang bersumber dari APBN agar ditambah lagi, dan sulitnya mengembangkan BUMDes lantaran tidak adanya ketersediaan SDM yang memadai di desa.

    Diakhir dialog, Fernando Sinaga bersama–sama dengan Kepala Desa, Kepala BPD dan perangkat pemerintah desa se Kabupaten Malinau mendeklarasikan Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau.

    “Saya mengapresiasi forum ini yang bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Malinau. Forum ini juga akan menjadi wadah bagi Pemdes untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang SDGs Desa. Saya akan koordinasikan soal Forum ini kepada Menteri Desa dan Wakil Menteri Desa PDTT”, jelas Fernando kepada desapedia.id.

    Kepala Desa Kuala Lapang, Royanto yang hadir dalam dialog tersebut dan menjadi salah satu inisiator Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau mengatakan, Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau diharapkan menjadi wadah semua pemangku kepentingan SDGs Desa di Malinau untuk saling mendukung dan berbagi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SDGs Desa.

    “Saya berpendapat dengan adanya SDGs Desa ini bagaimana Pemdes kedepan dapat melaksanakan serta berkomitmen dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. SDGs Desa ini merupakan hal yang baru bagi kami selaku pelaksana penyelenggara pemerintah di desa, namun demikian jika dipahami dari substansi SDGs Desa ini sendiri, sebenarnya Pemerintah Desa sudah mengimplementasikan hal ini dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan di desa, misalkan penguatan sektor ekonomi melalui UMKM, kemudian perbaikan–perbaikan lingkungan masyarakat yang berdampak baik bagi kesehatan masyarakat, peningkatan dalam dunia pndidikan yaitu SDM”, kata Royanto yang juga pernah menjabat sebagai Pendamping Desa ini.

    Royanto juga berharap dengan hadirnya Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau ini dapat memberikan penguatan dan fokus bagi Pemdes di Malinau dalam menggunakan anggaran Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk dikelola khususnya APBDes TA 2021, sehingga penggunaan Dana Desa bisa lebih tepat, efektif dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui Forum SDGs Desa Kabupaten Malinau ini kami juga akan meminta OPD terkait di Pemkab Malinau agar benar–benar memberikan pendampingan dan penguatan bagi Pemerintah Desa”, tegas Royanto.

    Dalam kegiatan dialog ini juga menghadirkan Pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno dan pegiat literasi Kaltara, Lisa sebagai narasumber. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia

    Covid-19

    Indonesia
    6,427,764
    Kasus Positif
    Updated on 29 September 2022 - 02:45 WIB 02:45 WIB

    Indeks Berita

    Resmi Dikukuhkan, DPC BMPSB Setu Komitmen Berikan Manfaat untuk...

    Bekasi, desapedia.id - Jajaran pengurus DPC Barisan Muda Pejuang Singa Bekasi (BMPSB) Kecamatan Setu resmi dikukuhkan. Organisasi masyarakat (ormas)...

    Berita Terkait