Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Kaltim, Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemkab Penajam Paser Utara pada Selasa (23/11) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.
Dalam RDP yang membahas tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga Ketua Timja Ibu Kota Negara, Fernando Sinaga.
Dalam sambutan pengantarnya, Fernando Sinaga mengatakan, draf RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan oleh Pemerintah telah disebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara memiliki bentuk pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang IKN.
“Kami sudah mencermati draft RUU IKN. Pemerintah Daerah di seluruh Kaltim semestinya mengetahui status pemerintahan Ibu Kota Negara dan wilayah administratif pemerintahan tersebut yang akan diatur dalam RUU IKN ini. Karena itu kami mendesak agar Pemerintah Pusat mengakomodasi aspirasi dan masukan dari seluruh Pemda yang ada di Kaltim kedalam RUU IKN agar IKN membawa manfaat bagi warga lokal”, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara.
Sebagaimana diketahui bersama, wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019.
Berdasarkan hasil kajian Pemerintah, Ibu Kota Negara yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. (Red)
