Bandung, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok beserta jajarannya menggelar Rapat Koordinasi pada hari ini Rabu (8/12) di Bandung.
Rakor mengagendakan pembahasan persiapan Pilkada Serentak di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan digelar pada 9 Desember 2020 meliputi Pangandaran, Indramayu, Tasikmalaya, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, dan Kota Depok.
Rakor ini dipimpin oleh anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, K.H. Amang Syafrudin.
Dalam rapat koordinasi ini, ditemukan berbagai kendala atau hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, diantaranya:
Pertama, Kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih menurun dikarenakan selain karena wabah Covid-19 juga anggaran untuk sosialisasi sangat kecil, yaitu rata-rata 2 persen dari jumlah total anggaran.
Kedua, kondisi pelaksanaan Pemilihan di Bulan Desember bersamaan musim hujan, biasanya disertai bencana alam atau kesulitan ketika pendistribusian logistik Pemilihan.
Ketiga, kekhawatiran timbulnya Kluster Pilkada Covid–19 seandainya penerapan Protokol Kesehatan tidak maksimal ketika proses Pemungutan Suara. Hal ini terutama pada proses penghitungan suara yang tidak/belum diantisipasi protokol kesehatannya, serta keberadaan saksi yang tidak menjalani rapid test terlebih dahulu.
Keempat, penerapan ujicoba Sistem Aplikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) akan mengalami kendala apabila jaringan internet tidak mendukung. Estimasi kesiapan SIREKAP baru sekitar 70 persen, 600 TPS di Jawa Barat diantaranya masih blank spot.
Kelima, masih terdapat sekitar 10 ribu orang masyarakat yang belum terdaftar di DPT karena belum melakukan perekaman e-ktp. Rifqi Ali Mubarak dalam sebuah kesempatan sebelumnya pernah menegaskan jumlah pemilih di Pilkada Serentak di wilayah Jabar sebanyak 11,6 juta dan 299 ribu petugas KPPS.
Keenam, terdapat beberapa Petugas KPPS yang mengundurkan diri karena kekhawatiran akan hasil rapid test yang berdampak kepada kebijakan di lingkungan pekerjaannya.
Ketujuh, target tingkat partisipasi pemilih sekitar 60 sampai 70 persen.
Kedelapan, aspirasi KPU Provinsi agar kedepan pilkada serentak nasional tidak disatukan dengan Pilpres di tahun 2024, namun di tahun 2022. (Red)
