Jakarta, desapedia.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan adanya 3,38 juta tenaga honorer yang belum terdata dan masih banyak data tenaga honorer yang tidak valid.
Dalam siaran persnya pada Kamis (14/9/2023), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bersama BPKP menindaklanjuti temuan tersebut dan segera membenahi pendataan pegawai honorer agar sesuai dengan jumlah riil.
“Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kemen PAN-RB dan instansi terkait lainnya mengevaluasi hal tersebut, dan memetakan persoalan yang menyebabkan 3,38 juta tenaga honorer tersebut belum terdata”, tegas Bamsoet, panggilan akrab Ketua MPR RI.
Ketua MPR RI Bamsoet mengatakan, dirinya juga meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh sebelum batas waktu penghapusan tenaga honorer tiba, mengingat banyaknya data tenaga honorer yang tidak terdata secara resmi, akan mempersulit dan merugikan tenaga honorer untuk memperjuangkan karirnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, sebagai Ketua MPR dirinya juga meminta pemerintah segera memperbaiki data tenaga honorer yang masih belum valid, dan meminta pemerintah mencegah adanya pihak yang melakukan permainan data tenaga honorer. (Red)
