Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Lili Pintauli Siregar menyebutkan dukungan dari Kepala Daerah terutama Bupati menjadi penting bagi praktek baik keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa.
menurutnya, Bupati dan jajarannya di Pemerintah Kabupaten sebagai supradesa yang paling dekat dengan Pemerintah Desa dapat terus menerus mendorong tata kelola keuangan desa yang baik dan anti korupsi.
Lili menambahkan, di KPK kini mempunyai 9 Koordinator Wilayah yang siap memberikan pendampingan untuk melaksanakan program–program pencegahan korupsi.
“9 Korwil di KPK ini siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mendukung program pencegahan korupsi. Strategi lainnya yang dikembangkan oleh KPK dalam pencegahan korupsi adalah melalui pendidikan. Di KPK sudah ada Sekolah Pemuda Desa sejak 2017. Melalui pendidikan bagi Kades dan pemuda desa di sekolah ini, KPK ingin mendorong Kepala Desa dan pemuda desa membangun kesadaran dan memelihara serta merawat secara berkelanjutan semua praktek baik di pemerintahan desa”, ujarnya.
Wakil Ketua KPK ini juga mendorong Kepala Desa dan aparatur perangkat pemerintah desa memperbaiki kinerjanya dalam menjalankan sistem pemerintahan desa dengan berbasiskan pada transparansi dan akuntabel agar pencegahan korupsi bisa terwujud.
Pernyataan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ini disampaikan saat menjadi pembicara pada diskusi tentang Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang bertemakan “Praktek Baik Keuangan Desa” pada Rabu (26/8). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPK RI. (Red)
