Lewati ke konten

Tolak Kenaikan BBM, Gus Hilmy: Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Ini yang Harusnya Dibenahi Pemerintah  

Yogyakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM.

Kritik tersebut dilontarkan oleh Gus Hilmy, sapaan akrabnya, saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPRI di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yogyakarta, Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Jum’at (16/09).

Gus Hilmy menyebutkan data sesungguhnya menjadi hal penting bagi suatu institusi, terlebih bagi sebuah negara. Namun rupanya hal ini menjadi keteledoran pemerintah karena fokus pembangunan yang dilakukan berpusat pada infrastruktur.

“Keluputan dalam mengurusi data inilah yang menjadi salah satu penyebab data pribadi pejabat negara sekelas menteri yang dapat dibobol oleh seorang hacker”, ungkapnya.

Gus Hilmy menjelaskan, demikian pula dengan data untuk bantuan masyarakat. Menurutnya, sejak awal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terjadi berbagai protes karena terdapat pendataan yang tidak sinkron antara pusat dengan desa selaku penyalur.

“Ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan BLT, warga mampu mendapatkan BLT, tetapi sebaliknya, warga tidak mampu justru tidak terdaftar. Harapannya satu NIK warga bisa untuk semua bantuan dan aplikasi pemerintah. Termasuk saat ini dalam pembagian BLT BBM”, ujar Gus Hilmy.

Gus Hilmy yang juga Katib Syuriah PBNU menegaskan dirinya menolak kenaikan harga BBM. Baginya, pemerintah sebenarnya tidak harus menaikan harga BBM, tetapi kalau memang masalahnya adalah 70 persen subsidi tidak tepat sasaran, justru itu yang seharusnya dibenahi, bukan malah menaikkan.

“Inilah yang kita kritik dari pemerintah. Yang lemah dari pemerintah kita bukan infrastruktur, tetapi kelemahannya pada pendataan. Bantuan sosial banyak salah sasaran, termasuk dalam hal subsidi. Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah memiliki data yang lebih baik. Hal ini tidak susah karena sistem informasi yang sangat terbuka,” kritik Gus Hilmy. (Red)

 

 

Scroll To Top