Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono, SE dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai isu Dana Desa yang terus – terusan ‘digoreng’ oleh berbagai pihak.
Menurutnya, hampir semua penentu kebijakan saat ini terus memantau, mengawasi dan menilai Dana Desa, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bahkan sangat khawatir dengan masa depan Dana Desa setelah ribut – ribut soal ditemukannya desa fiktif.
“Membahas Desa itu tidak boleh sepotong – sepotong, desa memiliki persoalan yang sangat komplek. Pemerintah Desa selalu dipersoalkan pengelolaan dana desanya, hanya ada beberapa oknum Kepala Desa dan perangkat desa terjerat kasus korupsi, tetapi seolah – olah semua desa korup, padahal banyak juga oknum Bupati dan perangakat daerah, oknum Gubernur dan perangkat daerah yang korup tetapi sorotanya tidak tajam seperti desa”, keluhnya.
Widhi menambahkan, pemerintahan desa jika dibandingkan dengan pemerintah diatasnya sungguh sangat berbeda perlakuannya, mengingat Bupati dan perangkat daerah memiliki kejelasan soal kesejahteraannya.
“Melihat desa itu harus utuh, desa dipimpin Kepala Desa yang tugasnya sangat jelas dan mengikat, kepala desa dibantu perangkat desa yang terdiri dari Kesekretariatan, kewilayahan (Kepala Dusun) dan pelaksana tehknis. Kepala Desa dan perangkat desa harus mengemban beban tugas sempurna dalam pengelolaan Dana Desa sementara mereka sampai saat ini belum mendapatkan kesejahteraan yang layak”, ujar Widhi.
Widhi menjelaskan, DPN PPDI sangat memaklumi kekhawatiran penyalahgunaan dana desa, tetapi pada saat yang sama seharusnya Menkeu memastikan anggaran kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa yang bernama Gaji.
“Penguatan penyelenggaran pemerintah desa akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa’, tegas Widhi. (Red)
