Jakarta, desapedia.id – tak terasa, pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin sudah memasuki 100 hari kerja. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Papdesi) memberikan penilaiannya terhadap kinerja 100 hari kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Ketua Apdesi Provinsi Kalimantan Tengah, Ferli H. Sangen menilai kinerja 100 hari kerja Kemendes PDTT yang baru terlihat nyata adalah terkait perubahan komposisi realisasi Dana Desa menjadi 40 persen tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 20 persen tahap ketiga.
“Sebenarnya ini kebijakan dari Kemenkeu juga ya. Kenyataan di lapangan sebenarnya masih ada kendala karena kurangnya koordinasi dengan Pemda”, ujar Ferli.
Ferli memberikan saran agar setelah 100 hari kerja, Kemendes PDTT lebih sering melakukan dialog–dialog dengan Kepala Desa dan perangkat desa agar kebijakan dan berbagai aturan yang dirumuskan kepada desa–desa bisa efektif dan efesien.
“Kami ingin jumpa dengan Pak Mendes dan Pak Wamen tetapi susah sekali. Perlu ada pertemuan silaturahmi nasional dengan kades–kades se Nusantara. Kami ingin sampaikan kebijakan Kemendes jangan jawa sentris, perhatikan juga karakter pulau lainnya seperti kalimantan ini, terutama soal penyaluran dana desa”, tegasnya.
Ferli menambahkan, dengan semakin besarnya Dana Desa yang bersumber dari APBN pihaknya mendesak Kemendes di pasca 100 hari kerja ini untuk segera berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait perlindungan hukum bagi Kades–Kades.
“Kami inigin ada ketenangan dalam bekerja, jangan ada kriminalisasi, sehingga apa yang jadi visi misi program kerja Pemerintah di bawah Kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo dapat segera terwujud”, ungkapnya.
Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Papdesi), Hj. Wargiyati dalam wawancaranya dengan desapedia.id soal penilaiannya terhadap 100 hari kerja Kemendes PDTT hanya menjawab singkat.
“Belum jelas programnya”, ujar Wargiyati. (Red)
