Eko Putro Sandjojo dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Desa PDTT pada perombakan kabinet akhir Juli 2016 lalu. Tak butuh lama, pada Maret 2018 Mendes Eko mendapatkan penghargaan sebagai “Best Achiever in Ministry” atas prestasi, keteladanan, inspirasi dan kinerja membanggakan sepanjang 2017.
Kiprahnya sebagai Menteri Desa PDTT diawali ketika kondisi Kemendes PDTT saat itu kerap disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut – turut. Belum lagi, ketika itu penyerapan anggaran hanya berkisar 69 persen.
“Itu fakta, bukan hanya sekedar klaim. Persoalan di Kemendes ketika itu fundamentalnya memang masalah itu. Karena kalau kick back nya tidak cocok maka tidak dilelang. Itu kan rakyat yang dirugikan. Ada anggaran tapi tidak dijalankan karena kepentingan pejabat korup. Kalaupun jalan nilainya sudah terpotong banyak”, ujar kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Mendes Eko melanjutkan, sejak itulah dirinya memangkas dan memberhentikan beberapa pejabat di Kemendes yang korup. Hasilnya, perlahan tetapi pasti, penyerapan anggaran Kemendes PDTT membaik di angka 94 persen. Kemudian, tata kelola kementerian juga naik dari ranking 32 ke ranking 5. Selain itu, pelayanan publik Kemendes yang tadinya berada di ranking 82, membaik dan naik drastis ke ranking. Dari aspek tunjangan kinerja pegawai Kemendes, juga naik dari 47 persen ke 70 persen. Yang paling membanggakan, penyerapan Dana Desa di era Mendes Eko naik dari 82 persen menjadi 99 persen.
Atas prestasi Mendes Eko dibidang penyerapan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang mampu digunakan untuk membangun infrastruktur yang sangat masif, Mendes Eko dan Kemendes PDTT yang dipimpinnya kemudian mendapat rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam 3 tahun terakhir ini.
Dari penyerapan dan penggunaan Dana Desa, lanjut Eko, telah terbangun jalan desa 200 ribu km lebih, puluhan ribu Pendidikan Anak Usia Dini (PAU), Polindes, posyandu, MCK, 1 juta unit, dan sarana air bersih serta terbangun lebih dari 45 ribu BUMDes di 74.958 Desa di seluruh Indonesia.
Dana Desa juga telah melahirkan Bursa Inovasi Desa yang digagas oleh Mendes Eko. Bahkan, model Bursa Inovasi Desa (BID) yang dikembangkan Kemendes PDTT telah diadopsi oleh 23 negara berkembang lainnya. Selain BID, model lainnya yaitu Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Kemendes PDD sejauh ini bisa mendatangkan investasi dari sektor swasta di desa sebanyak Rp 47 Triliun, sedangkan dikawasan transmigrasi sebanyak Rp 17 Triliun.
Business model Prukades ini, jelas Eko, diadopsi oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural.
“Pada saat acara Governing Council IFAD di Roma, dimana pembicaranya Paus Fransiskus, PM Italia, Menteri Pertanian Belanda, Presiden Haiti, Saya sebagai Menteri Desa dari Indonesia ketika itu mendapat penghargaan sebagai Key note speaker”, Mendes Eko menjelaskan.
Eko menambahkan, sesuai target RPJM Kementerian Desa PDTT yaitu mengentaskan 5000 desa tertinggal hingga akhir tahun 2019 ini. Pada awal tahun lalu, menurut Sensus Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sudah terentaskan 6500 lebih desa tertinggal.
Masih terkait target RPJM yaitu menciptakan 2000 Desa Mandiri, Eko menambahkan bahwa di awal tahun lalu sudah tercipta lebih dari 2700 Desa Mandiri.
Atas keberhasilannya, Mendes Eko menekankan bahwa dalam running satu Kementerian pertama – tama yang harus dibangun adalah memperbaiki organisasi dalam Kementerian itu sendiri dulu. Menurutnya, tidak ada gunanya programnya bagus tetapi organisasinya bobrok. “It doesnt work”, ujarnya.
“Problem utama di birokrasi, walaupun mereka banyak yang S3 dan S2, namun rata – rata mereka lemah di management, Accounting knowlege, leadership dan marketing. Kita harus bantu mereka”, tegas Eko.
Penghematan anggaran juga menjadi salah satu dari deretan prestasi Mendes Eko. Ketika itu, dirinya mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pegawai dan Tenaga Ahli (TA) sebanyak 1200 orang. Dari situ, bisa menghemat lebih dari Rp 50 milyar per tahunnya. Sebagian dari penghematan tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mewajibkan pegawai eselon 1 sampai 3 ikut weekend course di Business School untuk belajar management, acounting for non accountant, marketing dan leadership.
“Alhamdulillah hasilnya menggembirakan. Kinerja pegawai meningkat. Rapor Kemendes dari Kemenpan naik dari dibawah 50 menjadi diatas 70”, lanjut Eko.
Peningkatan kinerja pengawai Kemendes PDTT juga tak lepas dari kebijakan Mendes Eko yang membentuk semacam Tim Advisory untuk pendampingan. Anggota tim advisory itu sendiri terdiri dari Haryono Suyono (Mantan Menko Kesra), Rhenald Kasali (management), Bibit Samat Riyanto (Mantan Pimpinan KPK), Hermawan Kertajaya (Marketing), Aviliani (Pakar Ekonomi), Ilya Avianti (Accountant, mantan OJK dan BPK), Jimmy Gani (Akademisi), Alisa Wahid (Pegiat Desa) dan Masri Koto (Pegiat Desa).
Business model Prukades yang dikembangkan Mendes Eko sejauh ini sangatlah memperhatikan sektor pertanian.
“82 persen masyarakat desa itu hidupnya tergantung dari sektor pertanian. Maka kalau kita bicara pertanian, naturally harus big dan vertically integrated. Namun harus dicarikan model yang bisa mengakomodasi kepentingan peternak kecil. Sayangnya rata – rata desa tertinggal itu tidak fokus. Sehingga tidak ada economic of scale – nya. Yang terjadi adalah cost – nya tinggi karena untuk mendapatkan sarana produksinya harus melalui mata rantai distribusi yg panjang. Kemudian karena tidak ada economic of scale – nya, maka tidak mungkin dibangun sarana paska panen dibangun di desa tersebut. Akibatnya untuk menjual produknya petani harus melalui mata rantai yang panjang sehingga harganya rendah”, jelas Eko bersemangat.
Mendes Eko mengatakan, yang terjadi kemudian cost – nya tinggi harga jualnya rendah. Karenanya, lanjut Eko, Kemendes PDD yang dipimpinnya membuat program Prukades yang pada dasarnya membuat economic cluster dikawasan perdesaan. Didalam model Prukades ini, Kemendes tidak sendirian, melainkan melibatkan 9 Kementerian lainnya, dunia usaha, Perbankan dan yang terpenting yaitu Kepala Daerah.
Mendes Eko kemudian memberikan contoh kasus di Kabupaten Pandegelang. Tahun 2014 dari 325 desa yang ada di Pandeglang, 154 masuk kategori Desa Tertinggal. Padahal Pandegelang adalah Kabupaten terluas di Provinsi Banten, bahkan garis pantainya paling panjang.
Mendes Eko menjelaskan, dengan model Prukades ini, Bupati Pandegelang kemudian mengusulkan jagung.
“Saya minta tolong Mentan melakukan due deligent ternyata ada 50 ribu hektar tanah terlantar yang siap ditanami jagung. Saya kemudian lakukan pertemuan dengan beberapa Menteri. Mentan membantu bibit pupuk dan traktor. Menteri PUPR membantu membuat jalan dan jembatan di lokasi tersebut. Menteri BUMN membantu menyediakan KUR. Saya juga mengundang beberapa perusahaan sebagai off taker – nya.
Hasilnya, terang Mendes Eko, saat ini Pandegelang sudah menghasilkan lebih dari 500 ribu ton jagung. Kemudian jumlah desa tertinggal di Pandegelang turun dari 154 menjadi 75. Mendes Eko juga yakin kalau tahun depan sudah tidak akan ada desa tertinggal lagi di Kabupaten Pandeglang.
Dari contoh kasus di Pandeglang ini, ujar Eko, model Prukades seperti ini sudah dilakukan di 200 Kabupaten. Karenanya, target RPJM Pemerintah untuk pembamgunan desa awal tahun lalu sesungguhnya sudah terlampaui.
Keberhasilan Prukades diberbagai desa juga tidak terlepas dari peran Pendamping Desa. mendes Eko telah melakukan terobosan dalam bentuk kebijakan bagi tata kelola Pendamping Desa.
“Sejak saya jadi Menteri Desa, Pendampind Desa yang tadinya dibiayai oleh Bank Dunia sebesar USD 200 juta, saya cut menjadi menggunakan APBN.
Mendes Eko menjelaskan, anggaran Kementerian Desa PDTT hanya sebesar Rp 5 Triliun, yang terdiri dari Rp 2.5 Triliun untuk gaji dan kegiatan, 40 ribu Pendamping Desa sebesar Rp 500 milyar. “Karena memang Kementerian kami adalah kementerian koordinatif”, katanya.
Ketika ditanya mengapa dengan anggaran yang kecil tersebut target Kementerian bisa terlampaui, Mendes Eko menjawab, dengan model Prukades ini Kementerian Desa PDTT yang dipimpinnya berhasil membawa investasi paska panen didesa hampir Rp 60 Triliun, KUR Rp 40 Triliun, kemudian dukungan program dari Kementerian lain dilokus Prukades Rp 50 Triliun, dan dana desanya Rp 70 Triliun.
Core business Kemendes PDTT bukan hanya desa, melainkan juga mengurusi transmigrasi. Terkait kebijakan transmigrasi, Mendes Eko menegaskan bahwa sejak dirinya menjadi Menteri Desa PDTT, tidak ada satu jengkal tanah transmigrasi yang ia berikan ke perusahaan.
“Saya tidak percaya dengan model 80 persen untuk perusahaan dan 20 persen untuk plasma. It doesnt work. 100 persen tanah transmigrasi saya berikan ke transmigran. Perusahaan hanya masuk di paska panen”, tegas Eko.
Menurut Mendes Eko, kinerja menteri – menteri yang ada di Kabinet Kerja saat ini juga turut berkontribusi terhadap perkembangan kemajuan desa – desa.
“Mari kita lihat hasil kerja kabinet kerja didesa. Menurut data BPS, penurunan kemiskinan didesa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun berturut – turut lebih besar dari penurunan kemiskinan di Kota. Kalau hal ini kita bisa pertahankan dalam 7 tahun kedepan, maka jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil dari di kota”, tegasnya.
Eko mengatakan, angka pengangguran didesa saat ini hanya separuhnya dari angka pengangguran di kota. Bahkan, lanjutnya, pendapatan perkapita didesa selama 4 tahun ini naik hampir 50 persen dari Rp 574 ribu/bulan menjadi Rp 872 Ribu/bulan.
“Gini ratio didesa turun. Angka stunting turun dari 37.2 persen memjadi 30.8 persen”, tegas Eko.
Mendes Eko juga berbicara tentang tantangan desa – desa di Indonesia di masa depan. Menurutnya, kedepan tentunya challenge – nya akan berbeda.
“UMR kita setiap 5 tahun naik 2 kali lipat loh. Sektor pertanian juga tidak akan bisa lagi menyerap banyak tenaga kerja. Karenanya sekarang kami di Kemendes mendorong desa – desa wisata yang bisa banyak create jobs”, ujar Eko yang juga alumnus University of Kentucky, Lexington, Amerika Serikat ini. (Red)
