Jakarta, desapedia.id – Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang “Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19”.
Dalam policy paper tersebut, KLC merekomendasikan perlunya dibentuk mekanisme atau sistem perlindungan hukum di masa pandemi ini bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, bagi yang masih bekerja di luar negeri dan bagi mereka yang akan kembali ke dalam negeri.
“Mekanisme ini bisa berupa desk complaint yang terdiri dari masyarakat sipil berlatar belakang hukum dan berpraktek hukum dengan berkoordinasi melakui BP2MI atau KBRI. BP2MI juga bisa membuat mekanisme konsultasi hukum yang dapat dikelola oleh organisasi masyarakat sipil dengan tugas utama perlindungan hukum bagi PMI”, ujar Nukila sebagaimana tertuang dalam policy paper tersebut.
Selengkapnya
(Red)
