Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dampingi Sekjen SOKSI Hadiri Acara Puncak HUT Partai Golkar

Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dampingi Sekjen SOKSI Hadiri Acara Puncak HUT Partai Golkar - Desapedia

Jakarta, desapedia.id – Bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–58 pada Jumat (21/10) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dihadapan ribuan kader Partai Golkar yang memadati acara puncak HUT Partai Golkar berjanji akan melanjutkan program pembangunan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah berjalan selama dua periode ini pada masa pemerintahan yang akan datang.

Bukan hanya itu saja, Menko Perekonomian ini juga menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesutnya bersama PPP dan PAN sangatlah mengedepankan politik persatuan, bukan politik identitas.

“KIB mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa”, tegas Airlangga.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Riko Heryanto yang hadir diacara puncak HUT Golkar ke–58 itu menyatakan setuju dan mendukung pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal politik identitas di Pemilu 2024 harus dihentikan.

“SOKSI mendukung upaya Pak Ketua Umum Partai Golkar yang tidak mengakomodir segala urusan yang mengarah pada politik identitas. Pengalaman pemilu 2014 dan 2019 dengan politik identitasnya sangat mengganggu stabilitas nasional. Semua pihak hendaknya ikut mendukung Pak Airlangga dalam gerakan anti politik identitas di Pemilu 2024”, tegas Sekjen Riko.

Kehadiran Sekjen Riko Heryanto didampingi oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Depinas SOKSI, Iwan Sulaiman Soelasno.

Iwan yang juga pendiri desapedia.id mengatakan pernyataan Ketum Airlangga Hartarto yang akan melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi sesungguhnya dapat melegakan perangkat pemerintahan desa dan pegiat desa diseluruh Indonesia lantaran program membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembiayaan Dana Desa yang bersumber dari APBN akan terus berjalan.

“Saat ini perangkat pemerintahan desa di 74.963 desa seluruh Indonesia tengah galau apakah pasca 2024 mandatory spending UU Desa yaitu Dana Desa dilanjutkan atau tidak. Pernyataan Ketum Golkar Pak Airlangga akan melanjutkan program pembangunan Jokowi tentu saja sangat melegakan perangkat pemerintahan desa. Sehingga hal ini bisa menjadi dukungan politik aparatur pemerintahan desa diseluruh Indonesia kepada Pak Airlangga di Pilpres 2024. Amin”, tegas Iwan. (Red)