Catatan Redaksi – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan dari 96 pada tahun 2021 menjadi 110 pada tahun 2022.
Dengan anjloknya IPK Indonesia ini tentu saja menjadi tamparan bagi semua pemangku kepentingan yang terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemangku kepentingan yang paling disoroti tentu saja pemerintah.
Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut menjadi kado pahit bagi pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI) yang pada awal bulan Februari 2023 ini genap memasuki tahun kesepuluh pelaksanaannya.
OGI itu sejak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia esensinya adalah pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Dalam catatan Bappenas capaian skor e – government Indeks Indonesia sejak 2016 sampai tahun 2022 lalu ada tren meningkat, tetapi anehnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia malah anjlok. Tentu saja kita patut mempertanyakan data yang dirilis oleh Bappenas selama ini.
Dengan anjloknya IPK Indonesia ini menunjukan bahwa OGI belum diterapkan dengan baik oleh pemerintahan pusat dan daerah, termasuk desa.
Prinsip pemerintahan yang terbuka dan partisipatif sehingga bisa mencegah korupsi sesuai OGI tidak berjalan dengan baik di pusat, daerah dan desa. Lagi – lagi ini jadi pertanyaan soal kinerja Bappenas sebagai Kementerian yang harusnya bisa mengkoordinasikan pelaksanaan OGI dengan semua Kementerian/Lembaga dan Pemda.
Anjloknya IPK Indonesia ini juga mengkonfirmasi kepada publik soal carut marutnya koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Kedepannya, pemberantasan korupsi sejatinya tetap merujuk kepada OGI dan dimulai dari tingkat pemerintahan yang terkecil, yaitu desa.
Catatan Redaksi mengapresiasi langkah KPK yang terus memperbanyak jumlah pilot project Desa Antikorupsi diberbagai wilayah. Pencegahan korupsi di 74.961 desa diharapkan akan mendongkrak posisi IPK Indonesia.
Bappenas juga diharapkan segera memberikan pemahaman kepada desa soal OGI ini. Saatnya Pemerintah Desa menjadi model bagi pencegahan korupsi sehingga berdampak bagi pemerintahan diatasnya.
Salam sehat, Pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno.
