Jakarta, desapedia.id – Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo dalam artikelnya yang tayang di media online nasional pada Selasa (17/3/2026) menyatakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu dikoreksi.
Menurutnya, program Presiden Prabowo Subianto ini tengah menjadi sorotan publik alih-alih diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat melalui sistem koperasi yang lebih modern dan terintegrasi.
Namun dalam praktiknya, Alip menjelaskan, program ini berpotensi menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pembiayaan dan tata kelola. Jika tidak dirancang secara hati-hati, koperasi yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat justru bisa berubah menjadi beban fiskal baru bagi negara.
“Dalam banyak pengalaman pembangunan ekonomi, koperasi hanya dapat berkembang apabila didukung oleh manajemen profesional, transparansi, serta partisipasi aktif dari anggotanya. Tanpa tiga hal tersebut, koperasi berisiko menjadi proyek administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi Masyarakat”, ungkap Alip.
Alip mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk menjadikan kritik publik sebagai bahan perbaikan kebijakan. Evaluasi terhadap dua program besar ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan.
“Dalam sistem demokrasi modern, keberanian untuk melakukan koreksi justru menjadi indikator kepemimpinan yang kuat. Program strategis negara harus selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar keberhasilan politik jangka pendek”, tegasnya.
Direktur Eksekutif IndexPolitica ini menambahkan, jika pemerintah mampu melakukan penyesuaian secara tepat terhadap program Koperasi Desa Merah Putih, maka kebijakan ini masih memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
“Sebaliknya, tanpa evaluasi menyeluruh, program-program tersebut berisiko menjadi sumber persoalan baru yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah”, ujarnya.
Dalam konteks itulah, Alip mengatakan, momentum kritik saat ini seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat arah pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan rakyat. (Red)
