26.9 C
Jakarta
Kamis, 29 September 2022
BerandaNasionalBagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak...

Bagaimana Kedudukan Hukum BUMDesa dalam Penguatan Ekonomi Desa? Simak Laporan Kajian Pusperjakum DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pusperjakum DPD RI) telah melakukan kajian mengenai “Kedudukan Hukum Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) dalam Penguatan Ekonomi Desa” dalam rangka penyediaan data dan analisis hukum serta kebijakan bagi DPD RI.

    Kajian Pusperjakum DPD RI yang disusun oleh Nitta Norrally,SH sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama, Yuni Kusumawati,S.IP sebagai Analis Kebijakan Pertama, dan Arief Maulana,S.IP sebagai Peneliti Pertama ini, mendapat masukan dan saran dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas Desa), Iwan Sulaiman Soelasno melalui forum diskusi terbatas yang digelar minggu lalu (6/12) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Simak laporan kajian selengkapnya dibawah ini.  (Red)

    Kajian BUMDes Pusperjakum DPD RI

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia

    Covid-19

    Indonesia
    6,427,764
    Kasus Positif
    Updated on 29 September 2022 - 01:43 WIB 01:43 WIB

    Indeks Berita

    Tolak Kenaikan BBM, Gus Hilmy: Subsidi Tidak Tepat Sasaran,...

    Yogyakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta,...

    Berita Terkait