32.8 C
Jakarta
Senin, 26 September 2022
BerandaNasionalAWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena OTT KPK

Rekomendasi

Lainnya

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove.

    Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi dan Pelibatan masyarakat dalam bentuk padat karya menjadi fundamental terutama dalam situasi pandemi COVID 19.

    Ketua AWI, Ganda Situmorang dalam siaran persnya yang dikirmkan ke redaksi desapedia.id pada Selasa (19/1) mengingatkan jangan sampai proyek rehabilitasi mangrove jadi ajang serial OTT KPK  berikutnya.

    Pemerintah, secara kelembagaan telah melakukan pembagian pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan rehabilitasi. Dalam RPJMN, Kementrian Kelautan dan Perikanan menargetkan penanaman mangrove seluas  350 ha/tahun, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1500 ha/tahun dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan rehabilitasi seluas 600.000 ha dalam 4 tahun.

    Rehabilitasi hutan mangrove menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Dari sisi pendanaan, pemerintah telah merumuskan strategi rehabilitasi hutan mangrove melalui berbagai sumber:

    (1) pendanaan bersumber dari APBN Kementrian yang akan dialokasikan melalui KLHK dan KKP;

    (2) DAK Fisik yang akan disalurkan melalui pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah;

    (3) pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi yang dilaksanakan oleh daerah penghasil SDH;

    (4) Pendanaan direncanakan bersumber dari CSR;

    (5) Dana desa;

    (6) Hibah dan pinjaman luar negri dan

    (7) mekanisme perdagangan karbon.

    Selanjutnya, arah pengelolaan mangrove akan direalisasikan dengan 4 tahapan : pertama, adalah memperkuat database mangrove; kedua, melakukan kolaborasi pendanaan dan kegiatan antar pihak seperti KKP, KLHK dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi; ketiga, memperkuat perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

    Terakhir, yaitu dengan melakukan upaya yang terintegrasi dan terkonsentrasi seperti melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, serta memastikan perlindungan/pemanfaatan hutan mangrove diatur dalam kebijakan penataan ruang.

    “Semoga dengan kebijakan rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan peran serta masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran estetis, ekologis dan ekonomis hutan mangrove yang akan bermanfaat juga bagi generasi kini dan nanti”, tegas Ganda. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia

    Covid-19

    Indonesia
    6,423,873
    Kasus Positif
    Updated on 26 September 2022 - 18:54 WIB 18:54 WIB

    Indeks Berita

    Tolak Kenaikan BBM, Gus Hilmy: Subsidi Tidak Tepat Sasaran,...

    Yogyakarta, desapedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi DI Yogyakarta,...

    Berita Terkait