Jakarta, desapedia.id – Maraknya demonstrasi masyarakat dan mahasiswa dipenghujung pemerintahan Jokowi periode pertama termasuk isu petani dan pertanahan sangat disayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat).
Menurut Ketua Bidang Jaringan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengurus Nasional (BPN) Almisbat, Chairuddin Ambong, Presiden Jokowi telah menunaikan komitmennya menjalankan agenda reforma agraria yang salah satunya program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora).
Sebagai informasi sampai Juli 2019 realisasi program Perhutanan Sosial dimana petani kecil atau petani tidak bertanah memperoleh akses pengelolaan tanah kehutanan selama 35 tahun sudah mencapai 3,5 juta hektar yang diberikan kepada 709.199 Kepala Keluarga (KK), dan sudah 5.800 SK izin perhutanan sosial diterbitkan.
“Inikan pencapaian luar biasa dan belum pernah terjadi diperiode sebelumnya,” kata Ambong dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Karena itu, lanjut Ambong, Almisbat terus mendorong pemerintahan Jokowi periode kedua untuk melanjutkan program populis tersebut agar ke depan tidak ada lagi petani Indonesia yang hanya menjadi penonton di tengah jutaan hektar tanah yang ditelantarkan.
“Justru dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial ini Jokowi menjadi tidak populer di kalangan korporasi perkebunan, karena presiden ingin juga petani bisa hidup makmur,” ujarnya.
Bahkan, terkait dengan kebakaran hutan selama ini semakin memperjelas jika lahan kehutanan dan perkebunan dimonopoli oleh segelintir korporasi, maka bukan saja menciptakan kemiskinan yang lebih luas di pedesaan tetapi juga merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
“Jadi seharusnya mahasiswa mendukung dan memperkuat program reforma agraria dan perhutanan sosial ini jika memang punya keberpihakan dengan rakyat khususnya petani,” tegas Ambong. (Red)
