Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo merencanakan agar kepala desa melakukan studi banding ke Thailand.
Rencana tersebut dibahas Eko saat menerima kunjungan dari Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E Mr. Songphol Sukchan di Kantor Kemendes PDTT, baru-baru ini.
Dalam pembahasan tersebut, Eko menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki program pembangunan desa yang hampir sama dengan program One Tambon, One Product (OTOP) milik Thailand yakni program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Oleh karena itu, dengan adanya studi banding akan menambah referensi bagi kepala desa dalam melakukan pembangunan.
“Presiden ingin kepala desa agar dapat belajar, melihat pembangunan desa di negara lain, termasuk Thailand,” ujar Eko seperti dikutip desapedia.id dari laman resmi Kemendes PDTT, Rabu (30/01/2018).
Menurutnya, rencana studi banding tersebut adalah upaya dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dengan mempelajari pembangunan desa di negara lain.
Tak hanya Thailand, Eko juga telah mendiskusikan peluang kolaborasi dalam rencana studi banding terkait pembangunan desa dengan sejumlah duta besar negara sahabat lain diantaranya yakni Korea, China, Malaysia dan Vietnam. “Kami ingin belajar dari Thailand, utamanya program pertanian untuk mendukung Prukades,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dalam mempercepat pembangunan desa, pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana langsung ke desa yakni sebesar Rp20,67 Triliun pada 2015, Rp46,98 Triliun pada 2016, Rp 60 Triliun pada 2017 dan Rp 60 Triliun pada 2018.
“Disalurkannya Dana Desa tersebut memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di desa. Tak hanya itu, Dana Desa juga telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan pendapatan masyarakat desa,” ujarnya.
Di sisi lain, terkait rencana studi banding kepala desa, Songphol menawarkan Kemendes PDTT untuk bekerjasama dengan Thailand International Cooperation Agency (TICA). Menurutnya, TICA memiliki memiliki sejumlah program peningkatan kapasitas yakni dengan short course, beasiswa pasca sarjana dan study visit.
“Program study visit ini bisa digunakan bagi kepala desa yang ingin belajar dan melihat pembangunan desa di Thailand secara langsung,” ujar Songphol.
Terkait rencana studi banding Kepala Desa ke Thailand tersebut, keduanya bersepakat untuk menindaklanjutinya dengan membicarakannya dengan lebih detil hingga teknis antar dua instansi, yakni Kemendes PDTT dan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia. (Red)
