Jakarta, desapedia.id – Langkah-langkah pembenahan total sejumlah BUMN patut mendapat apresiasi. Momentum langka ini sebaiknya terus dilanjutkan dengan terukur, terbuka serta dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, serangkaian kebijakan positif tersebut perlu pula tetap mempertimbangkan pakem fungsi BUMN agar dapat meraih keuntungan dan sukses menunaikan tugas-tugas sosial.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, Selasa (25/2/2020), kepada awak media di Jakarta. “Nah, terutama dalam konteks menuntaskan penugasan tugas publik alias sosial (public social offer, PSO) itulah saya menyarankan agar BUMN-BUMN kita mampu semakin mendorong berbagai aspek upaya memberdayakan warga masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Maksudnya, BUMN-BUMN yang memiliki banyak direksi dan karyawan profesional, kreatif dan inovatif pasti mampu melakukannya,” katanya.
Menurut mantan Ketua Fraksi PKB ini, sangat banyak aspek permasalahan buàt memberdayakan masyarakat desa, termasuk daerah tertinggal serta beberapa kawasan transmigrasi yang bisa didorong BUMN. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah-sekolah, puskesmas-puskesmas atau posyandu hingga sektor pertanian, perkebunan rakyat serta pesisir dan pengembangan daerah perbatasan terluar atau terdepan dengan batas negara tetangga.
“Saya percaya cukup banyak BUMN yang mampu mendorong meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di ketiga daerah serta kawasan yang saya sebutkan tadi. Nilai-nilai seperti pandangan positif atau BUMN makin mendapat simpati publik, juga menjadi pembeda dibanding dengan institusi semacam BUMN di negara lain yang semata mengejar keuntungan. Saya meyakini juga, BUMN bahkan bisa mendorong percepatan pemberdayaan perdesaan tersebut,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jateng 3 ini.
Ia pun mengingatkan sejumlah fondasi buat memperkuat perekonomian atau meningkatkan kehidupan perdesaan mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mewujudkan desa-desa wisata, perbaikan irigasi pertanian, menambah jaringan listrik, satu desa satu produk unggulan (one village òne product) hingga bergulirnya Dana Desa yang tidak sedikit. Itu semua sudah ia letakkan dasar-dasarnya secara inovatif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sewaktu menjadi Menteri Desa PDTT pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Marwan juga yang tercatat menggagas dan mewujudkan nomenklatur nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya, ia berhasil menggabungkan atau mensinergikan tiga unsur dari Kemendagri, Kementerian PDT dan Kemenakertrans, di mana transmigrasi masuk ke nomenklatur kementerian baru tersebut.
Di masa kepemimpinannya, dia juga mampu menegosiasi kenaikan anggaran Kemendes-PDTT ke kalangan legislatif dan eksekutif. Sayangnya, anggaran malah turun di era sesudahnya. Itulah sebagian warisan atau legacy monumental Marwan saat memimpin kementerian tersebut. Ia pun menyarankan seharusnya para penerusnya bisa lebih berinisiatif, kreatif dan inovatif, serta tidak hanya mengganti nama program tetapi substansi atau kontennya masih seperti sebelumnya. (Red)
