Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Komisi II DPR RI sempat mempertanyakan mengapa Kemendagri hanya membantu program rehabilitasi untuk 100 Kantor Desa.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Dr. Nata Irawan yang mewakili paparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hudori, mengatakan program rehabilitasi 100 Kantor Desa terkendala pada terbatasnya anggaran dan sejak awal program ini memang hanya bersifat bantuan Kemendagri kepada daerah.
Dirjen Nata Irawan menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri menargetkan ada 100 kantor Desa di Indonesia yang akan direhabilitasi. Namun demikian, lanjut Dirjen Nata, angka ini sesungguhnya jauh lebih kecil dari jumlah Kantor Desa yang butuh perhatian.
“Kalau kita mau hitung jumlah kantor desa yang rusak, di atas 10.000, bahkan yang tidak punya kantor pun sekitar 10.000. Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas, tetapi lagi-lagi anggaran terbatas,” ungkap Nata Irawan.
Dirjen Nata Irawan menjelaskan, sudah sejak Tahun 2017 Kemendagri usulkan banyak Kantor Desa untuk direhabilitasi. Tetapi, disetujui pada tahun 2017/2018 itu hanya 500 Kantor Desa, kemudian di tahun 2019 hanya 200 kantor Desa. Di tahun 2020 ini hanya 100 kantor desa, karena hanya sebagai stimulan saja. (Red)
