Jakarta, desapedia.id – Ketua Forum Perbekel (Kepala Desa) Provinsi Bali, I Gede Pawana, memastikan, penggunaan Dana Desa di Provinsi Bali sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan.
Pasalnya, menurut Pawana, pengawasan Dana Desa di Pulau Dewata ini sangat berlapis-lapis. “Di Bali, selain Pendamping Desa, ada juga Babinkamtibmas (Bintara Polri Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) yang ikut terlibat melakukan pemantauan dan pengawasan proyek [Dana Desa]. Dari Babinsa (Bintara TNI Pembina Desa) pun ikut terlibat dan ikut disetiap kegiatan-kegiatan desa,” terang Pawana kepada Desapedia.id, Selasa (14/5/2019).
Bahkan, kata Pawana yang saat ini aktif sebagai Kepala Desa Duda Timur ini, pihaknya selalu memberikan informasi kepada Babinkamtibmas dan Babinsa setiap pembangunan infrastruktur yang dianggarkan dari Dana Desa. “Misalnya proyek yang akan kami kerjakan di titilk A adalah sekian rupiah, nah mereka ikut terlibat langsung dalam pemantauan,” ujarnya.
Selain itu, pengawasan Dana Desa juga dilakukan oleh pihak inspektorat dari pemerintah kabupaten. “Mereka sangat ketat dalam melakukan pendampingan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” tutur Pawana. “Belum lagi dari jajaran kepolisian, kejaksaan yang selalu memberikan pendampingan-pendampingan,” sambungnya.
Tak hanya itu, kepala desa di Bali juga melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara desa dengan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Bali. Dengan demikian, dari awal perencanaan penggunaan Dana Desa sudah terpantau
“Dari pemerintah kecamatan juga memverifikasi anggaran [Dana Desa]. Lalu dari Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kabupaten melakukan pemantauan dan pembinaan melalui bimtek (bimbingan teknis) tentang penggunaan Dana Desa dengan menghadirkan pembicara dari kepolisian dan kejaksaan. Dari bimtek ini kepala desa lebih paham,” kata Pawana.
Hal senada dikatakan I Gusti Ayu Biksuni, Kepala Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali.
“Karena Bali taat akan aturan dan komit akan apa yang menjadi mekanisme dan prosedur yang berlaku, serta tidak berani bermain-main dengan hukum. Masyarakat Bali juga yakin tak ada manusia yg kebal hukum, dan yang terpenting ikuti aturan yang berlaku dan apa yang menjadi kepatutan harus ditegakkan,” tutur I Gusti Ayu Biksuni. (Red)
