Jakarta, desapedia.id – Demi mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak pada 17 April 2019 yang akan datang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan terobosan jitu dengan menjadikan Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik sebagai percontohan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).
Terobosan Bawaslu Sleman menjadikan Desa Sardonoharjo ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem juga ditetapkan sebagai percontohan Desa APU.
Menurut Ketua Bawaslu Sleman, Karim Mustofa, Desa Sardonoharjo dipilih karena adanya inisiatif dan kesadaran warga Sardonoharjo yang disampaikan melalui perangkat desa beberapa waktu yang lalu ke Bawaslu, agar menyelenggarakan kegiatan dan sosialisasi di desa tersebut.
Karim menjelaskan, Bawaslu Sleman menilai masyarakat Desa Sardonoharjo bisa diajak kerja sama dalam upaya meminimalkan politik uang. Peluncuran Desa Antipolitik Uang ini merupakan kegiatan strategis Bawaslu, karena masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang.
“Politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa yang mengganggu proses demokrasi Indonesia,” kata Karim.
Karim melanjutkan, Bawaslu Sleman mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat.
“Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan bentuk lainnya sebagai bagian dari politik uang.”
Menanggapi terobosan Bawaslu tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini menyambut positif langkah dan terobosan Bawaslu Sleman.
Dalam wawancara via telepon dengan desapedia.id, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, di Jakarta, Senin (18/2/2019) mengatakan, langkah Bawaslu Sleman ini merupakan inisiatif yang bagus.
Menurutnya, ada kesadaran dari masyarakat untuk menentukan pilihannya berdasarkan riil pilihannya, bukan faktor yang lain termasuk faktor uang.
“Gerakan seperti ini sejatinya bukan sekedar kesadaran individual, tetapi menjadi gerakan sosial di masyarakat di mana-mana, supaya orang memilih bukan karena diberi uang. Ini bagus ya, ada partisipasi masyarakat yang didorong oleh Bawaslu,” tegas Hasyim.
Hasyim yang juga seorang Ph.D atau Doctor of Philosophy dalam bidang Sosiologi Politik ini, mengatakan bahwa soal anti politik uang, KPU juga memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu.
Di KPU, lanjutnya, ada Relawan Demokrasi yang sudah dibentuk sampai tingkat Kabupaten dan Kota. Salah satu isu penting yang KPU dorong untuk dilakukan oleh Relawan Demokrasi adalah menghilangkan praktek politik uang di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Relawan Demokrasi KPU itu beranggotakan pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan kaum difabel, terus gencar melakukan sosialisasi anti politik uang sampai pada komunitas-komunitas terkecil, yaitu keluarga. Kalau sosialisasi KPU itu basisnya di keluarga”, ujarnya. “Semoga pemilu serentak 2019 berkualitas,” sambung Hasyim. (Red)
