Banda Aceh, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyebut pelayanan publik desa-desa di Aceh sangat memuaskan.
Ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Aceh, Selasa (16/11).
“Pelayanan publik pada level desa mempunyai indikator yang jelas, yakni didasarkan pada tujuan-tujuan SDGS Desa. Sejauh tercatat di SDGs Desa, kami menilai layanan publik level desa sangat memuaskan,” ujar Gus Halim, panggilan akrabnya, di Ruang Serbaguna, Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Banda Aceh.
SDGs Desa menetapkan 18 tujuan, yang terbagi atas 222 indikator, untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa secara holistik.
Adapun 18 tujuan dalam SDGs Desa yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, dan kemitraan untuk pembangunan desa. Tujuan ke-18 ialah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Gus Halim menjelaskan, keunggulan desa-desa di Aceh ada pada tujuan ketujuh dari SDGs Desa, yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan dengan poin 99,30. Diikuti tujuan keempat, yakni pendidikan desa berkualitas senilai 79,82, dan tujuan ketiga, desa sehat dan sejahtera dengan penilaian 73,23.
“Capaian SDGs Desa di Aceh adalah 51,78, dengan poin paling unggul pada tujuan ketujuh, yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan,” katanya.
Selain potensi keunggulan, ada tujuan-tujuan SDGs Desa yang harus digenjot lagi di desa-desa di Aceh. Ini berkaitan dengan lingkungan, yaitu tujuan ke-12 berupa konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, tujuan ke-13 yang isinya desa tanggap perubahan iklim, dan tujuan ke 14 yaitu desa peduli lingkungan laut.
“Jika berbicara soal pelayanan publik, sesuai dengan tujuan ke-16 SDGs Desa, pelayanan publik di desa, hasilnya menunjukkan memuaskan,” katanya.
Salah satu indikator SDGs Desa tujuan ke-16, yaitu desa damai berkeadilan, terbaca tingkat layanan pemerintah desa. Hasilnya, warga desa di Aceh puas terhadap pemerintah desa mereka hingga mencapai 90 persen alias sangat tinggi.
Salah satu alasan tingginya kepuasan warga terhadap pelayanan publik karena dokumen pembangunan dan pengaduan di desa ditangani secara cepat, mencapai 83 persen.
Dalam kesempatan itu Gus Halim mengatakan Kemendesa PDTT terus menggenjot pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa, yang pada waktunya bakal dijadikan rujukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan desa yang berbasis masalah dan kebutuhan masyarakat, termasuk di provinsi paling barat Indonesia ini.
Hingga 15 November 2021 pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa di Aceh telah terkumpul data 1.868 desa dengan 4.934 rukun tetangga (RT). Adapun jumlah keluarga yang sudah dimutakhirkan sebanyak 540.375 dengan 1.906.281 warga.
Gus Halim juga melaporkan, hingga 15 November 2021 dana desa yang dicairkan adalah Rp 4.431.224.235.990 atau setara 88,86 persen dari total pagu Rp 4.985.421.365.000 untuk 6.497 Desa.
Perinciannya, dana desa untuk program Desa Aman Covid-19 dialokasikan Rp 365.584.291.850, di antaranya untuk pembangunan Pos Gerbang di 4.243 desa, tempat isolasi di 3.118 desa, relawan desa yang mencapai 87.816 orang, dan sejumlah kegiatan lain, seperti sosialisasi, pendataan masyarakat rentan, dan pengadaan masker bagi warga.
Berikutnya, Gus Halim merinci dana desa untuk BLT Dana Desa Rp 1.018.908.000.000 dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah 370.615 keluarga. Hingga Desember 2021, BLT Dana Desa diproyeksikan hingga Rp1.334.214.000.000.
Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp 245.626.079.619 yang mampu menyerap 85.377 pekerja laki-laki dan 14.106 pekerja perempuan, di mana jumlah perempuan kepala keluarga (Pekka) mencapai 3.866 jiwa. Selebihnya, dana desa untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD sebesar Rp 2.801.105.864.521.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif.
Tujuan akhir dari pelayanan publik ini peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai di antaranya dengan menyediakan satu tempat di mana layanan-layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu. Karenanya, pendirian mal pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten/kota menjadi krusial.
Wapres juga menekankan agar peningkatan kualitas pelayanan publik diikuti oleh mutu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang juga turut ditingkatkan. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan lebih optimal.
“Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,” urainya.
Menutup arahannya, Wapres berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Aceh untuk terus memperkuat kerja sama antarpihak, terkait agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing.
“Teruslah ciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan, dan kecepatan dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi di antara kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing,” ucap Wapres.
Turut hadir dalam rapat koordinasi dengan Wapres ini Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim. (Red)
