Bekasi, desapedia.id – Pembangunan desa di wilayah Kecamatan Setu, khususnya yang berada di pinggiran Kabupaten Bekasi dan berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lainnya perlu lebih diperhatikan.
Harapan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Setu, Iman Santoso seusai acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Setu untuk Tahun Anggaran 2021, di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu (22/1/2020). “Kami berharap desa-desa di perbatasan yang ada di wilayah Kecamatan Setu dapat lebih diperhatikan,” kata Iman seusai acara.
Sekedar informasi, ada beberapa desa di Kecamatan Setu yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Misalnya, Desa Ragemanunggal dan Taman Rahayu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Adapun Desa Burangkeng dan Desa Cijengkol berbatasan dengan Kota Bekasi.
Lebih lanjut, Iman mengatakan, tahun ini masih ada desa di wilayahnya yang tidak mendapatkan kegiatan pembangunan dari hasil kegiatan Musrenbang tahun lalu. Karenanya, dia meminta agar ke depannya hal itu tidak terulang kembali.
Di sisi lain, dia menjelaskan, usulan yang diajukan sebelas desa yang ada wilayah Kecamatan Setu dalam Musrenbang ini cenderung bersifat pembangunan fisik. “Objektif sifatnya, ada drainase, jembatan, jalan, tergantung dari usulan dari teman-teman kades (kepala desa),” ujarnya.
Dari sekian banyak usulan yang diajukan, ada 10 usulan yang jadi skala prioritas untuk setiap masing-masing desa. “Kami berharap usulan prioritas tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2021 mendatang,” kata Iman.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Uju menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang akan melakukan pemerataan pembangunan di 23 Kecamatan. “Pemerataan pembangunan akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” tegas Uju di hadapan para peserta Musrenbang.
Konsep pemerataan pembangunan itu mendapat dukungan dari Cecep Noor, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan I. “Asas keadilan dan pemerataan pembangunan memang perlu dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, Cecep menyoroti pentingnya resapan air untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Setu. Terlebih lagi, kawasan perumahan semakin menjamur di wilayah Kecamatan Setu. “Jika dikaji, dampak kebanjiran 90 persen adalah warga perumahan. Dan untuk menuntaskan masalah banjir, perlu dilakukan normalisasi kali sebagai daerah penampungan air,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Musrenbang ini diantaranya Tim Monitoring Musrenbang dari Kabupaten Bekasi, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Setu, kepala desa se- Kecamatan Setu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kecamatan Setu, serta stakeholder terkait lainnya. (Red)
