Lumajang, desapedia.id – Caleg Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang, Iwan Sulaiman Soelasno berkesempatan menemui Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang, Suhanto pada Senin (27/11/2023) lalu di kediamannya di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukudono, Lumajang.
Dalam pertemuan penuh keakraban itu, keduanya sepakat mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebelum berakhirnya masa sidang saat ini.
“Kepala desa dan perangkat pemerintahan desa mulai mempertanyakan kapan kepastian revisi UU Desa ini disahkan. Kami kuatir ini akan menjadi gejolak politik yang akan mempengaruhi persiapan Pemilu 2024. Karena itu sebaiknya DPR dan Pemerintah segera mengesahkan revisi UU Desa sebelum masa sidang DPR selesai diawal bulan Desember ini. Info yang kami terima sudah ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah soal poin – poin revisi, jadi tunggu apa lagi”, ujar Suhanto.
Hal senada juga disampaikan oleh Iwan Sulaiman Soelasno. Pegiat desa yang juga pendiri desapedia.id ini mengatakan, revisi UU Desa sebaiknya disahkan sebelum berakhirnya masa sidang diawal bulan Desember 2023 ini, sebab revisi UU Desa tidak masuk dalam prioritas Prolegnas 2024 sehingga hal ini dikhawatirkan akan menghambat pengesahan revisi UU Desa.
“Mayoritas fraksi termasuk Fraksi Partai Golkar sudah setuju poin – poin penting dalam revisi UU Desa terutama soal platform pembangunan dan pemberdayaan desa kedepannya. Semoga saja disidang paripurna awal desember ini revisi UU desa bisa disahkan”, tegas Iwan.
Iwan menilai, DPR dan Pemerintah harus mempertimbangkan jika revisi UU Desa berlarut – larut tidak disahkan, jangan sampai terjadi gejolak politik di desa – desa yang berpotensi menghambat persiapan Pemilu 2024 yang sudah didepan mata. (Red)
