Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPD PAPDESI) Provinsi Jawa Timur, Jurianto Bambang turut hadir dalam pertemuan sejumlah pengurus PAPDESI dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Jumat (29/12/2023) di Istana Presiden, Jakarta Pusat.
“Kami pengurus DPP PAPDESI termasuk saya sebagai Ketua DPD PAPDESI Jawa Timur diundang Bapak Presiden pagi ini. Di pertemuan tadi saya juga mengajak jajaran pengurus PAPDESI Provinsi Jawa Timur”, ujar Jurianto.
Dalam keterangan persnya kepada desapedia.id, Jurianto Bambang mengatakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo hanya membahas perkembangan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Selama beberapa tahun terakhir ini kami sudah memperjuangkan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bersama – sama. Pertemuan pagi tadi adalah kami ingin mendapatkan kejelasan dari Bapak Presiden karena DPR telah menerima surat presiden atau supres untuk membahas revisi UU Desa lebih lanjut”, ungkap Jurianto yang juga Koordinator Paguyuban Kades Jawa Timur ini.
Jurianto menambahkan, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga untuk memastikan Kepala Desa dan perangkat desa se-Preovinsi Jawa Timur akan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saya pastikan Kades dan jajarannya di seluruh Jawa Timur akan netral di Pemilu 2024 sebagaimana diatur di undang – undang”, tegas Jurianto.
Pegiat Desa yang juga host ‘Kades Iwan’ di TV Desa, Iwan Sulaiman Soelasno menyambut baik pernyataan Ketua DPD PAPDESI Provinsi Jawa Timur Jurianto Bambang.
Menurutnya, pernyataan Jurianto Bambang ini menjawab kegalauan publik selama ini soal netralitas Kades dan Perangkat Desa di gelaran Pemilu 2024 yang akan datang. Meningat Jawa Timur akan menjadi barometer politik nasional dari kesuksesan Pemilu 2024.
“Saya apresiasi Pak Jurianto sebagai Ketua Papdesi Jawa Timur dan Koordinator Paguyuban Kades Jawa Timur yang memastikan akan netral di Pemilu 2024. Saya yakin pernyataan beliau akan dipatuhi oleh Kades dan Pemdes se-Jawa Timur”, ujar Iwan.
Iwan menambahkan, dirinya meyakini Kepala Desa dan jajaran aparatur desa sudah memahami aturan main soal netralitasnya dalam Pemilu 2024.
“Kades dan perades pasti sudah paham soal netralitasnya diatur di UU Desa dan UU Pemilu, termasuk ketentuan pidananya jika melanggar. Sebagai satuan pemerintah terendah yang sudah diatur di UU Desa, saya berharap kawan-kawan PAPDESI terutama di Jawa Timur berkomitmen menjalankan arahan Presiden Jokowi agar pemilu bisa berjalan damai dan tidak ada kecurangan”, tegas Iwan yang juga Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini. (Red)
