Denpasar, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga yang turut hadir mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI, Dr. Mahyudin di Provinsi Bali pada Senin (20/9) lalu, mengapresiasi dan mendukung usulan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati soal pemulihan ekonomi bali melalui penguatan pariwisata jelang pasca pandemi Covid – 19.
Sebagaimana diberitakan, Cok Ace, panggilan akrab Wakil Gubernur Bali, mengatakan banyak tempat–tempat wisata yang sudah tidak terawat karena tidak adanya pengunjung, karena itu pemerintah berusaha agar para pengusaha tidak menjual aset–asetnya, sehingga sejak tahun lalu pemerintah provinsi sebenarnya telah mengajukan relaksasi pinjaman lunak bagi para pelaku pariwisata dan sudah beberapa ada yang dicairkan.
“Untuk itu kami berharap relaksasi ini dapat diperpanjang, karena masih banyak para pelaku pariwisata yang belum bisa melunasi hutang–hutangnya dengan segera. Untuk itu kami minta bantuan kepada DPD RI”, ujar Cok Ace.
Dalam siaran persnya, Fernando Sinaga menyatakan agar perpanjangan relaksasi pinjaman lunak diprioritaskan bagi para pengelola desa wisata.
“Masa depan pariwisata di Indonesia termasuk pariwisata di Bali ada di desa wisata. Maka momentum menjelang memasuki pasca pandemi Covid–19 ini, sudah saatnya semua pemangku kepentingan mendorong penguatan desa wisata termasuk memberikan pinjaman lunak untuk mengembangkan desa wisata. Pinjaman lunak ini sangat dibutuhkan karena dana desa tidak cukup untuk kembangkan desa wisata”, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.
Fernando menambahkan, dengan memperkuat desa wisata di Bali melalui program pinjaman lunak maka pariwisata di Bali pasca pandemi akan berbasiskan pada kearifan lokal, partisipasi warga desa dalam pariwisata dan konkret memberikan kontribusi pada Penghasilan Asli Desa (PADes).
“Sudah saatnya industri pariwisata di Bali berbasis pemberdayaan masyarakat yang sentralnya berada di desa wisata. Industri pariwisata di Bali jangan lagi dikuasai asing dan jaringan kapitalis internasional. Kedepan desa wisata harus dominan mengelola pariwisata Bali. Kalau ini terealisasi, Bali bisa menjadi pilot project bagi pengembangan pariwisata berbasis desa wisata di provinsi lainnya di Indonesia”, ungkap Fernando. (*)