Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC-APDESI) Kabupaten Tangerang di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024) lalu.
Pertemuan ini membahas tentang Upaya APDESI meluruskan pemberitaan negatif kepada para kepala desa di Kabupaten Tangerang, khususnya Tengerang Utara terhadap Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Pada pertemuan ini, Yorrys Raweyai menyatakan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah selalu siap menerima aspirasi dari seluruh masyarakat daerah.
“DPD RI menerima aspirasi APDESI dan akan melakukan advokasi dengan mengumpulkan semua bahan, data dan fakta-fakta di lapangan nanti, agar semua persoalan ini menjadi jernih,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan, bahwa tujuan diajukannya PSN adalah untuk mempercepat pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja serta pemulihan ekonomi nasional. PSN-PIK 2 harus didukung kelanjutannya sebagai bentuk ikhtiar swasta yang turut terlibat membantu meningkatkan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat.
Yorrys menambahkan, pembiayaan puluhan triliun yang dianggarkan dalam proyek tersebut berasal dari pihak swasta (Non-APBN) yang dilakukan sesuai dengan prosedur.
“Proyek pembangunan PSN PIK 2 muncul banyak pemberitaan di media, bahkan melibatkan beberapa tokoh dengan perwakilan masyarakat, kami mencoba melihat persoalan ini secara utuh dan holistik, dan akan terjun ke lapangan mencari langkah solutif,” tukasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya menjelaskan duduk masalah dan kondisi pemberitaan yang berkembang di media. Ia mengatakan bahwa kondisi di masyarakat sangat kondusif tidak seperti yang digembar gemborkan di pemberitaan dalam menyikapi pembangunan di PIK 2.
‘Kami mayoritas setuju dengan PSN, dengan catatan melibatkan masyarakat lokal dan memberikan akses kepada masyarakat setempat, semua terlibat dan memberi dampak positif ke masyarakat sekitar,” ucapnya.
Surta melanjutkan, sebagian besar pembangunan itu menyerap banyak tenaga kerja terutama pada masyarakat lokal setempat dengan memberdayakan masyarakat.
“Kami juga meminta ada balai latihan kerja dari pemerintah, sehingga bisa mengakomodasi dan mampu meningkatkan keahlian khusus kepada masyarakat sekitar agar mampu bekerja dan terserap imbas dari pembangunan tersebut,” lanjutnya.
Senada dengan Surta, Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, Maskota mengatakan bahwa pembangunan yang ada sangat memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya di daerah Tangerang Utara.
“Kami berkeyakinan, percepatan pembangunan, mampu menyerap tenaga kerja, melibatkan warga lokal dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar PIK 2,” ujarnya.
Masih di kesempatan yang sama, Kepala Desa Lemo, Satria mengatakan bahwa PSN di PIK 2 telah memberikan dampak signifikan dalam menata daerahnya dan desa di sekitar sana menjadi maju dan lebih baik.
Ia menyayangkan adanya narasi negatif yang ditujukan kepada para aparat kepala desa terkait pembebasan lahan.
“Kebijakan pusat harus didukung apalagi terkait proyek strategis nasional, kami para kepala desa hanyalah pengurus administrasi pelayanan masyarakat dan bukan penentu kebijakan,” tuturnya.
Menutup pertemuan dengan APDESI, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah akan melakukan advokasi dan kunjungan ke lapangan.
Yorrys juga mengatakan bahwa program PSN tersebut telah mendapatkan dukungan dan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah serta masyarakat. (Red)
